Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng Nadi Santoso mengungkapkan, pungutan PAB terhitung pajak baru. Dengan sosialisasi tersebut, dia berharap wajib pajak atau mereka yang memiliki alat berat atau menyewakan alat berat, mengerti akan peraturan yang melandasi pajak itu.
Selain peraturan, pihaknya juga sudah menyiapkan aplikasi khusus guna pelaksanaan PAB di Jateng. Dia memastikan, mulai Senin (21/10/2024), petugas di Unit Pelayanan Pajak Daearh (UPPD) 37 titik layanan seantero Jateng, sudah siap melayani wajib pajak atau WP.
”Hari ini sosialisasi, semua perangkat sudah kita siapkan harapan kita mulai Senin, sudah bisa melayani,” tuturnya, saat sosialisasi PAB, di Ruang Rapat Bapenda Jateng, Kamis (17/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kemenkeu RI Sukma Wahyudin, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II Direktorat Pendapatan Daearah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Azwirman, dan Kastgas 3.1 Direktorat Koordinasi fan Supervisi Wilayah III KPK RI Maruli Tua.
Nadi mengatakan, PAB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid tersebut, lantas ditindaklanjuti dengan PP No 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Secara lokal, Pemprov Jateng merespon dengan menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2023. Selain itu juga Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023, dan Peraturan Kepala Bapenda Nomor 6 Tahun 2024, terkait teknis pemungutan PAB.
Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap memungut Pajak Alat Berat atau PAB. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng Nadi Santoso mengungkapkan, pungutan PAB terhitung pajak baru. Dengan sosialisasi tersebut, dia berharap wajib pajak atau mereka yang memiliki alat berat atau menyewakan alat berat, mengerti akan peraturan yang melandasi pajak itu.
Selain peraturan, pihaknya juga sudah menyiapkan aplikasi khusus guna pelaksanaan PAB di Jateng. Dia memastikan, mulai Senin (21/10/2024), petugas di Unit Pelayanan Pajak Daearh (UPPD) 37 titik layanan seantero Jateng, sudah siap melayani wajib pajak atau WP.
”Hari ini sosialisasi, semua perangkat sudah kita siapkan harapan kita mulai Senin, sudah bisa melayani,” tuturnya, saat sosialisasi PAB, di Ruang Rapat Bapenda Jateng, Kamis (17/10/2024).
Kegiatan ini dihadiri Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kemenkeu RI Sukma Wahyudin, Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah II Direktorat Pendapatan Daearah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Azwirman, dan Kastgas 3.1 Direktorat Koordinasi fan Supervisi Wilayah III KPK RI Maruli Tua.
Nadi mengatakan, PAB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Beleid tersebut, lantas ditindaklanjuti dengan PP No 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Secara lokal, Pemprov Jateng merespon dengan menerbitkan Perda Nomor 12 Tahun 2023. Selain itu juga Pergub Jateng Nomor 64 Tahun 2023, dan Peraturan Kepala Bapenda Nomor 6 Tahun 2024, terkait teknis pemungutan PAB.
Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023, tarif PAB ditetapkan 0,2 persen dari nilai jual alat berat.
”Besaran pajak untuk Wajib Pajak belum bisa diberikan. Harus daftar dulu baru kita tetapkan tidak bisa secara langsung. Silakan nanti konsultasi dulu (ke UPPD terdekat),” urainya.
Sementara itu, Pemilik dan penyewa alat berat asal Grobogan, Yohanes, berharap besaran pungutan pajak tersebut dilakukan detail dan komprehensif. Ia menyebut, dalam dunia alat berat, sangat banyak variabel yang memengaruhi harga.
”Misal beli baru atau bekas, spesifikasinya, framenya, hingga buatan negara mana, itu bisa mempengaruhi nilai jual. Juga faktor depresiasi atau penyusutan harga unit,” ujar perwakilan PT Semen Grobogan itu.
Namun demikian, dia mengaku tidak keberatan terkait pungutan tersebut. Yohanes berharap upaya itu akan memaksimalkan pendapatan daerah bagi Jateng.
