Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi Hasil Survei KPK
Supriyadi
Sabtu, 27 Januari 2024 13:52:00
Murianews, Jakarta – Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih predikat integritas tertinggi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023.
Predikat tersebut diungkapkan langsung oleh KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (26/1/2024) semalam.
”Untuk provinsi, skor paling baik itu Jawa Tengah, untuk tipe anggaran dan jumlah pegawai besar,” kata Pahala saat membaca skor penilaian.
Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Tengah memperoleh skor SPI 77,9. Skor tersebut merupakan indeks integritas tertinggi untuk kategori Provinsi Tipe Besar berdasarkan tipe anggaran dan jumlah sumber daya manusia.
Selain itu, Pahala juga mengumumkan bahwa salah satu kota di Jawa Tengah, yakni Kota Surakarta juga memperoleh hasil skor 83,8. Skor itu tertinggi dalam SPI 2023 untuk kategori kota tipe besar.
”Survei penilaian integritas tahun 2023 yang dilaksanakan oleh KPK ini melibatkan 550 ribu responden. Dalam survei ini melibatkan responden internal, esternal, expert, media, dan sebagainya,” terangnya.
Hasil survei ini, tambahnya, juga menggambarkan tingkat reformasi birokrasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, dampak sosialisasi dan kampanye integritas dan pembangunan budaya antikorupsi yang dilakukan kepada masyarakat, dan efektifitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto mengatakan, dengan capaian skor penilaian SPI 2023 tersebut, menunjukkan bahwa adanya persepsi yang baik dari masyarakat terhadap pelayanan publik dan pencegahan korupsi di Pemprov Jateng.
”Harapannya, persepsi masyarakat yang bagus ini menjadi penyemangat untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan pencegahan korupsi di instansi masing-masing,” kata dia.
Dhoni menegaskan, sebagaimana arahan Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pelayanan.
”Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tambahnya.
