Murianews, Semarang – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan hasil pembangunan. Pasalnya, partisipasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan program pembangunan.

Sumanto menambahkan, bentuk partisipasi publik bisa sangat beragam, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya.

Salah satunya, partisipasi publik dalam pembangunan adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam forum tersebut, masyarakat bisa menyampaikan usulan pembangunan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Usulan juga bisa diajukan saat forum reses atau serap aspirasi anggota dewan.

”Masyarakat bisa mengusulkan perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas publik, atau program pemberdayaan," ujarnya saat menjadi narasumber dalam Dialog "Partisipasi Publik Wujudkan Jateng Makin Apik,” di Semarang belum lama ini.

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta masyarakat dilibatkan dalam diskusi atau dialog publik sebelum kebijakan atau proyek besar dilaksanakan.

Contohnya adalah dengan menggelar Konsultasi publik tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pembangunan infrastruktur, atau revisi peraturan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga bisa diwujudkan dengan bergotong royong membangun atau memperbaiki fasilitas umum. Ia melihat warga desa banyak bergotong royong membangun pos ronda, jembatan, hingga irigasi sawah.

Pengawasan... 

Sementara pengawasan hasil pembangunan bisa dilakukan melalui forum warga, audiensi dengan DPRD, hingga melaporkan jika ada proyek yang mangkrak dan tak sesuai spesifikasi.

”Jika dilihat sekarang ini, perkembangan teknologi dapat berperan dalam meningkatkan partisipasi publik untuk menyukseskan program-program pembangunan di Jawa Tengah. Masyarakat bisa melapor lewat aplikasi pengaduan,” katanya.

Terlebih, Jawa Tengah terdiri dari wilayah yang luas dan kondisi geografis yang beragam. Maka perlu dibuka ruang yang luas agar semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

”Salah satu yang perlu diwaspadai adalah sikap apatis dari masyarakat terhadap program pembangunan. Ini yang perlu dicegah, maka partisipasi publik perlu terus didorong,” ujarnya.