Potret Kedekatan Ahmad Luthfi dengan Dedi Mulyadi, Nggak Canggung!

Murianews, Jakarta – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Gubernur Jawa Bawat Dedi Mulyadi belakangan ini menjadi perbincangan di media sosial oleh warganet. Baik tentang pencapaian kinerja ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan kedua sosok tersebut.

Pertemuan keduanya pun seolah dinanti warganet. Sebenarnya, Luthfi dan Dedy Mulyadi kerap bertemu dan selalu menjalin komunikasi yang baik. Momen hangat ketika bersua juga terus terbentuk bila mereka berdua berbincang.

Tak terkecuali saat kedua orang nomor satu di Jateng dan Jabar tersebut bertemu dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di Gedung BPK RI Perwakilan Daerah Khusus Jakarta di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ahmad Luthfi dan Dedi Mulyadi tampak akrab saat keduanya bersua. Luthfi yang mengenakan pakaian batik  tiba di lokasi sekira pukul 08.45 WIB. Begitu memasuki ruang pertemuan, Ia langsung menyapa Dedi Mulyadi yang lebih dulu ada di dalam ruangan.

Pantauan di lokasi, setelah saling sapa dengan cara khas masing-masing, Ahmad Luthfi dan Dedi Mulyadi langsung terlibat perbincangan hangat yang diselingi candaan. Di tengah obrolan cair itu juga terselip sejumlah topik terkait pembangunan di daerah masing-masing.

Menarik gubernur lain... 

Perbincangan hangat tersebut kemudian menarik perhatian dari gubernur lain yang satu persatu berdatangan ke ruang pertemuan untuk nimbrung.

Di antaranya terlihat ada Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, dan tamu undangan lainnya, termasuk Sekda Jateng Sumarno.

”Ngobrol-ngobrol ringan saja tadi,” ujar Luthfi saat dikonfirmasi terkait pertemuan dengan Dedi Mulyadi.

Terkait acara yang diselenggarakan oleh BPK RI tersebut, Luthfi dengan tegas menyampaikan komitmen dan dukungan untuk kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut juga menjadi tanda dimulainya pemeriksaan keuangan. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan membangun komunikasi agar proses audit berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu.

Arahan BPK...

”Tadi intinya arahan dari BPK RI yang memberikan tugas kepada BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan keuangan di wilayah masing-masing,” katanya.

Adapun sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2019, laporan keuangan harus diserahkan maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemprov Jateng sudah Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Senin, 30 Maret 2026.

”Jawa Tengah sudah 14 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Semoga teman-teman bupati dan walikota bisa bersama-sama mempertahankan itu,” ujarnya saat penyerahan LKPD di BPK RI Jawa Tengah beberapa hari lalu