Pemprov Jateng Pastikan Sudah Tangani Dugaan Kebocoran Data Bansos

Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan telah melakukan penanganan terhadap dugaan kebocoran data penerima bantuan sosial (bansos) yang terjadi pada aplikasi Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng).

Penanganan dilakukan melalui serangkaian langkah dan prosedur tanggap insiden siber. Hingga kini, belum ada laporan dari masyarakat terkait kerugian akibat dugaan kebocoran data tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto menjelaskan pemerintah provinsi mulai melakukan penanganan setelah menerima notifikasi dari BSSN, mengenai adanya indikasi kebocoran data.

Dia mengatakan, kronologi penanganan bermula pada 12 Februari 2026, ketika jajaran Polda Banten mendatangi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, untuk berkoordinasi terkait penyidikan dugaan akses data secara tidak sah, yang ditangani di wilayah hukum Polda Banten.

Selanjutnya, pada 20 Februari 2026, BSSN mengirimkan notifikasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengenai adanya indikasi dugaan kebocoran data.

”Peristiwanya diduga sebenarnya sudah terjadi sekitar satu tahun sebelumnya, kurang lebih pada April 2025,” kata Lilik, di Semarang, Rabu (22/7/2026).

Setelah menerima pemberitahuan tersebut, tim teknologi informasi (IT) Dinas Sosial bersama Diskomdigi, di bawah supervisi BSSN dan Kementerian Komdigi, langsung melakukan langkah-langkah pengamanan.

Mulai dari penutupan akses, penguatan sistem keamanan, hingga penerapan verifikasi berlapis. ”Sehingga dapat kami sampaikan, bahwa saat ini kondisi tersebut telah terpulihkan,” ujarnya.

Menjalankan Prosedur Pengamanan...  

Lilik menjelaskan, dugaan kebocoran data tersebut memang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dia menegaskan, pemerintah daerah telah menjalankan prosedur penanganan insiden sesuai ketentuan. Setelah menerima laporan dari Dinas Sosial, Diskomdigi melakukan asesmen awal sebelum mengajukan permohonan pendampingan kepada BSSN pada 25 Februari 2026.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari tata kelola penanganan insiden keamanan siber yang harus ditempuh pemerintah daerah.

Selain melakukan mitigasi terhadap insiden, Diskomdigi juga memperkuat upaya pencegahan dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Jawa Tengah yang mengelola aplikasi berbasis data pribadi untuk terus meningkatkan keamanan sistem.

Meski demikian, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menerima laporan ataupun keluhan masyarakat terkait dampak langsung dari dugaan kebocoran data tersebut.

”Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan atau keluhan dari masyarakat, mengenai dampak langsung dari kemungkinan terjadinya dampak negatif tersebut,” ungkap Lilik.

Dia juga mengingatkan masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di ruang digital. Masyarakat sebaiknya tidak mudah mengisi formulir ataupun menyerahkan data pribadi kepada platform yang belum dapat dipastikan keamanannya.

Termasuk menghindari mengunggah dokumen penting seperti foto kartu tanda penduduk (KTP) yang menampilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan alamat secara terbuka di media sosial.