Sidang Korupsi Fadia Arafiq: Terima Setoran Anak Buah Sejak 2021

Murianews, Semarang – Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, didakwa menerima uang gratifikasi dari para kepala perangkat daerah (anak buah) sebesar Rp 2,89 miliar sejak menjabat pada Juni 2021 hingga Maret 2026.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Subagya, menjerat Fadia dengan dua dakwaan sekaligus.

Dalam dakwaan pertama, Fadia disebut mendirikan perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) dan mengatur agar perusahaan milik pribadinya tersebut memenangkan proyek outsourcing (alih daya) tenaga kerja di lingkungan Pemkab Pekalongan sejak tahun 2022.

Dalam proyek ini, JPU juga menemukan adanya temuan pengerjaan tenaga kerja outsourcing fiktif.

”Pada dakwaan pertama pasal yang disangkakan memang tidak mencantumkan kerugian negara. Namun ada tenaga kerja outsourcing fiktif yang bekerja di tempat lain dan tidak bekerja di pemda,” jelas Agus Subagya usai persidangan.

Dakwaan kedua... 

Sementara pada dakwaan kedua, Fadia dijerat terkait penerimaan gratifikasi rutin dari para pimpinan dinas di Pemkab Pekalongan. Uang yang diterima mencapai miliaran rupiah dan bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

”Terdakwa Fadia Arafiq baik langsung maupun tidak langsung telah menerima uang yang seluruhnya Rp2.895.530.000 dari para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pekalongan,” ungkap Agus di ruang sidang.

Atas dakwaan tersebut, Fadia Arafiq beserta tim penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Fadia mengaku sudah memahami materi dakwaan dan memilih bersikap kooperatif mengikuti seluruh tahapan persidangan.

”Pada intinya saya sudah mengerti, tetapi masih memerlukan pembuktian yang lebih lanjut. Saya akan bersikap insyaallah kooperatif,” ujar Fadia di hadapan Majelis Hakim.

Di sisi lain, pengacara Fadia, Fadli Nasution, mengajukan permohonan penetapan izin berobat ke majelis hakim dengan alasan kliennya mengidap penyakit saraf terjepit. Usai persidangan, Fadia memilih enggan memberikan komentar kepada media dan langsung menuju mobil tahanan.