Dalam kesempatan itu, Sumanto juga mengingatkan pentingnya menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutnya, tugas para pemegang kebijakan hari ini adalah memastikan kesejahteraan rakyat hingga ke generasi berikutnya.
“Mungkin nenek atau kakek kita dulu juga ikut berjuang. Ini yang harus kita lakukan, berjuang terus supaya masyarakat setara, pendapatannya cukup. Tantangan ini bukan hanya bagi gubernur atau DPRD, tapi juga ASN, masyarakat, hingga pengusaha, untuk mengeroyok kemiskinan bersama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menegaskan, kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Menurutnya, kekuasaan seharusnya digunakan untuk menghapus kemiskinan, memajukan daerah tertinggal, serta menghadirkan keadilan sosial di tengah rakyat.
“Kekuasaan adalah alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan saat berpidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Puan menekankan, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan, melainkan harus dijalankan dengan nilai, etika, dan tanggung jawab nyata kepada rakyat. Ia juga mengingatkan agar pejabat negara hadir langsung dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya lewat baliho atau pidato.
“Inilah mandat utama bagi kita semua para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat,” tutupnya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto, bersama Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran pejabat Pemprov Jateng dan Forkompimda Jawa Tengah mengikuti pidato kenegaraan ini di Gedung Berlian, Semarang, Jawa Tengah.
Murianews, Semarang – Ketua DPRD Jateng, Sumanto, merespons pidato kenegaraan yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025. Menurutnya, kedua pidato tersebut mampu membangkitkan semangat pejabat daerah untuk membangun kembali wilayahnya.
Hal itu diungkapkan Sumanto usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80, di Gedung Berlian, Jumat (15/8/2025).
“Ya ini dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia merdeka ya. Tadi sudah disampaikan Bu Ketua DPR RI dan Pak Presiden, otomatis memberi semangat pada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” ujar Sumanto.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa pesan utama dari pidato Puan dan Prabowo adalah dorongan agar pejabat daerah berkomitmen mewujudkan nol persen kemiskinan.
Meski diakuinya target tersebut bukan hal yang mudah, Sumanto menegaskan Pemprov Jateng bersama DPRD Jateng akan mengupayakan langkah-langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan.
“Yang tadi ditekankan adalah, yang harus kita lakukan, membuat angka kemiskinan nol persen. Kita sudah pikir-pikir dengan Pak Gub ya, akan kita perjuangkan. Walaupun tantangannya berat, tapi harus kita laksanakan, karena mereka adalah Warga Negara Indonesia yang punya kedudukan yang sama,” tegasnya.
Jasa Pahlawan...
Dalam kesempatan itu, Sumanto juga mengingatkan pentingnya menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutnya, tugas para pemegang kebijakan hari ini adalah memastikan kesejahteraan rakyat hingga ke generasi berikutnya.
“Mungkin nenek atau kakek kita dulu juga ikut berjuang. Ini yang harus kita lakukan, berjuang terus supaya masyarakat setara, pendapatannya cukup. Tantangan ini bukan hanya bagi gubernur atau DPRD, tapi juga ASN, masyarakat, hingga pengusaha, untuk mengeroyok kemiskinan bersama,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menegaskan, kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Menurutnya, kekuasaan seharusnya digunakan untuk menghapus kemiskinan, memajukan daerah tertinggal, serta menghadirkan keadilan sosial di tengah rakyat.
“Kekuasaan adalah alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan saat berpidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Puan menekankan, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan, melainkan harus dijalankan dengan nilai, etika, dan tanggung jawab nyata kepada rakyat. Ia juga mengingatkan agar pejabat negara hadir langsung dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya lewat baliho atau pidato.
“Inilah mandat utama bagi kita semua para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat,” tutupnya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto, bersama Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran pejabat Pemprov Jateng dan Forkompimda Jawa Tengah mengikuti pidato kenegaraan ini di Gedung Berlian, Semarang, Jawa Tengah.
