Prioritas utama meliputi infrastruktur penopang swasembada pangan, baik irigasi tersier maupun sekunder, serta perbaikan dan pembangunan jalan desa yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian.
”Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua,” tegas Luthfi.
Kendati demikian, Luthfi mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola dana bantuan keuangan desa tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan larangan keras terhadap segala bentuk penyelewengan, mengingat dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Murianews, Semarang – Kabar gembira bagi pemerintah desa di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat berencana mengucurkan bantuan keuangan desa dengan total anggaran mencapai Rp 1,2 triliun pada tahun 2025.
Dana tersebut diproyeksikan akan dialokasikan untuk 8.593 titik pembangunan di berbagai desa.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemprov dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.
Bahkan untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai rencana dan terhindar dari penyimpangan, pihaknya menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
”Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” ujar Luthfi usai melakukan rapat koordinasi dengan perwakilan APIP dan APH di kantornya, Kota Semarang, Selasa (8/4/2025).
Selain melibatkan APIP dan APH, Pemprov Jateng juga membentuk pos aduan di setiap kabupaten. Langkah ini bertujuan untuk menampung aduan secara terstruktur dan mencegah munculnya aduan liar yang berpotensi menyesatkan.
Luthfi berharap sinergi antara APIP dan APH dapat mengoptimalkan pengawalan terhadap pemerintah desa.
Mantan Kapolda Jateng ini menjelaskan, bantuan keuangan yang dialokasikan akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa.
Genjot Infrastruktur...
Prioritas utama meliputi infrastruktur penopang swasembada pangan, baik irigasi tersier maupun sekunder, serta perbaikan dan pembangunan jalan desa yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian.
”Saya imbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua,” tegas Luthfi.
Kendati demikian, Luthfi mengingatkan seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk mengelola dana bantuan keuangan desa tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan larangan keras terhadap segala bentuk penyelewengan, mengingat dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
”Harus di-manage (kelola) dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah,” katanya.
