Sebagai mantan Kapolda Jateng, Luthfi berharap peristiwa di Pati ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya.
”Sampai sekarang mungkin ya dari kajiannya belum sampai dan lain sebagainya. Ini menjadi teguran untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan (kebijakan kenaikan PBB) sudah ditarik ya, sudah dicabut, tinggal kita melakukan pembinaan ke depan,” pungkas Luthfi.
Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan situasi di Kabupaten Pati kini sudah kondusif usai aksi massa besar-besaran yang terjadi pada Rabu (13/8/2025).
Penegasan tersebut disampaikan usai menggelar rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kantornya, Kamis (14/8/2025).
”Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, situasi wilayah Pati kondusif,” kata Luthfi.
Gubernur menjelaskan, seluruh aspirasi masyarakat Pati kini sedang diproses oleh DPRD Kabupaten Pati melalui pembentukan hak angket.
Proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu 60 hari. Ia menegaskan, penanganan kasus tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD Pati, bukan Pemerintah Provinsi.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengambil sejumlah langkah proaktif.
Tim dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan telah diterjunkan ke Pati untuk memantau situasi dan memastikan pelayanan publik serta roda perekonomian tetap berjalan lancar.
Selain itu, Biro Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Kesehatan juga turut dikerahkan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dan memastikan layanan kesehatan tidak terganggu.
Luthfi juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang juga telah mengirimkan tim inspektur jenderal ke Pati.
Pati jadi evaluasi...
Sebagai mantan Kapolda Jateng, Luthfi berharap peristiwa di Pati ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah di wilayahnya.
Ia mencontohkan, terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemprov telah memverifikasi surat dari Sekda Pati dan memberikan tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu penunjukan pihak ketiga untuk kajian, tidak membebani masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan wilayah.
”Sampai sekarang mungkin ya dari kajiannya belum sampai dan lain sebagainya. Ini menjadi teguran untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan (kebijakan kenaikan PBB) sudah ditarik ya, sudah dicabut, tinggal kita melakukan pembinaan ke depan,” pungkas Luthfi.
