Promosi Doktor, Kartina Sukawati Soroti Penguatan Regulasi Aset Daerah

Murianews, Semarang – Politisi sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kartina Sukawati resmi menyandang gelar Doktor Hukum setelah menjalani ujian terbuka disertasi di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Selasa (14/4/2026).

Dalam risetnya, ia menyoroti masih lemahnya regulasi terkait pengelolaan aset daerah yang berdampak pada kurang optimalnya pendapatan daerah.

Di hadapan dewan penguji, legislator dari Partai Demokrat ini mempertahankan disertasi berjudul ”Penguatan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik”.

Sidang tersebut dipimpin oleh Dr Edi Pranoto dengan didampingi promotor Prof Retno Mawarini Sukmariningsih.

Dalam paparannya, Kartina mengungkapkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, masih terjebak pada persoalan klasik.

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini, yakni UU Nomor 1 Tahun 2004 dan PP Nomor 20 Tahun 2020, masih memiliki sejumlah pasal yang lemah dan perlu diperkuat.

”Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kewenangan pimpinan daerah dalam mengelola aset. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah belum bisa dioptimalkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Kartina usai prosesi ujian terbuka.

Ia menambahkan, aspek inventarisasi aset seringkali belum mencerminkan prinsip good governance. Masalah pengamanan fisik, perlindungan hukum, hingga sengketa lahan menjadi hambatan yang terus berulang karena payung hukum yang kurang relevan dengan kondisi lapangan.

Aset tak bergerak...

Kartina menekankan aset daerah, khususnya aset tidak bergerak seperti tanah, merupakan modal ekonomi yang sangat besar.

Jika dikelola dengan regulasi yang kuat dan transparan, aset tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

”Penguatan terhadap pasal-pasal yang lemah sangat diperlukan agar pengelolaan barang milik daerah bisa lebih optimal dan akuntabel,” jelas Ina yang mendapatkan IPK 3,92 itu.

Ketertarikan Kartina untuk meneliti bidang ini tidak lepas dari peran profesionalnya sebagai anggota legislatif. Selama bertugas di Gedung Berlian, ia kerap menemui kendala teknis maupun hukum terkait aset daerah, mulai dari proses sertifikasi yang terhambat hingga pembaruan data yang tidak akurat.

”Pengalaman di lapangan itulah yang mendorong saya untuk membedah akar persoalan pengelolaan aset ini secara akademis,” imbuhnya.

Melalui kelulusannya ini, Kartina berharap hasil pemikiran dan penelitiannya dapat menjadi rujukan berharga bagi para pembuat kebijakan maupun praktisi hukum dalam memperbaiki sistem manajemen aset daerah di seluruh Indonesia.