6.800 Warga Purbalingga Terima Bansos Rp 4,3 Miliar
Dani Agus
Sabtu, 21 September 2024 14:47:00
Murianews, Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) kepada 6.800 warga. Bantuan juga diberikan kepada 68 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta 32 desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Nominal seluruh bantuan sebesar Rp 4.364.080.000.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyebutkan, anggaran bansos tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), APBD Tahun 2024, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2024. Tujuan pemberian bansos adalah untuk menguatkan kondisi ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
”Semoga bantuan yang diterimakan bisa bermanfaat untuk mengurangi beban pengeluaran, sekaligus untuk jaring pengaman sosial untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Purbalingga,” kata Bupati Tiwi, sapaan akrabnya, saat Penyerahan Simbolis Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Purbalingga Tahun 2024, di Pendapa Dipokusumo, Kamis (19/09/2024).
Ditambahkan, bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk warga, tetapi juga bagi lembaga sosial dan desa-desa yang menjadi prioritas dalam penanganan stunting. Desa-desa lokus tersebut akan mendapatkan dukungan untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil dan anak-anak, guna menurunkan angka stunting di Purbalingga.
”Sedangkan bantuan kepada LKS dan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendukung operasional dan program-program pemberdayaan yang mereka jalankan, agar dapat terus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu,” bebernya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DinsosdaldukKBP3A Purbalingga Agung Widiarto merinci, bantuan sosial yang disalurkan terdiri dari, bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT sebesar Rp 1,8 miliar untuk 1.500 orang. Mereka adalah warga ber-KTP Purbalingga yang bekerja sebagai petani/buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok elektronik.
”BLT yang diterimakan dalam setahun sebanyak empat kali (bulan). Setiap bulan sebesar Rp 300 ribu. Sehingga, dalam setahun penerima manfaat mendapatkan BLT DBHCHT sebesar Rp 1,2 juta,” urai Agung.
Selanjutnya, bantuan untuk orang dengan kedisabilitasan berat (ODKB) sebesar Rp 540 juta yang diberikan kepada 300 orang selama enam bulan, bantuan untuk yatim piatu sebesar Rp 1 miliar untuk 5 ribu anak. Setiap anak menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu.
Selain itu, bansos dalam bentuk uang untuk 32 LKS dan 1 PPDI, sebesar Rp 20 juta per penerima, atau totalnya sebesar Rp 660 juta. Lalu, bantuan paket sembako untuk 36 LKS dengan total nilai bantuan sebesar Rp 66 juta.
”Kita juga salurkan bantuan untuk kelompok Bina Keluarga Balita berupa BKB Kit stunting di 32 desa lokus penanganan stunting dengan total anggaran Rp 298.080.000,” jelasnya.
Murianews, Purbalingga – Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) kepada 6.800 warga. Bantuan juga diberikan kepada 68 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta 32 desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Nominal seluruh bantuan sebesar Rp 4.364.080.000.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyebutkan, anggaran bansos tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), APBD Tahun 2024, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2024. Tujuan pemberian bansos adalah untuk menguatkan kondisi ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
”Semoga bantuan yang diterimakan bisa bermanfaat untuk mengurangi beban pengeluaran, sekaligus untuk jaring pengaman sosial untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Purbalingga,” kata Bupati Tiwi, sapaan akrabnya, saat Penyerahan Simbolis Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Purbalingga Tahun 2024, di Pendapa Dipokusumo, Kamis (19/09/2024).
Ditambahkan, bantuan ini tidak hanya ditujukan untuk warga, tetapi juga bagi lembaga sosial dan desa-desa yang menjadi prioritas dalam penanganan stunting. Desa-desa lokus tersebut akan mendapatkan dukungan untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil dan anak-anak, guna menurunkan angka stunting di Purbalingga.
”Sedangkan bantuan kepada LKS dan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendukung operasional dan program-program pemberdayaan yang mereka jalankan, agar dapat terus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu,” bebernya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DinsosdaldukKBP3A Purbalingga Agung Widiarto merinci, bantuan sosial yang disalurkan terdiri dari, bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT sebesar Rp 1,8 miliar untuk 1.500 orang. Mereka adalah warga ber-KTP Purbalingga yang bekerja sebagai petani/buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, dan buruh pabrik rokok elektronik.
”BLT yang diterimakan dalam setahun sebanyak empat kali (bulan). Setiap bulan sebesar Rp 300 ribu. Sehingga, dalam setahun penerima manfaat mendapatkan BLT DBHCHT sebesar Rp 1,2 juta,” urai Agung.
Selanjutnya, bantuan untuk orang dengan kedisabilitasan berat (ODKB) sebesar Rp 540 juta yang diberikan kepada 300 orang selama enam bulan, bantuan untuk yatim piatu sebesar Rp 1 miliar untuk 5 ribu anak. Setiap anak menerima bantuan sebesar Rp 200 ribu.
Selain itu, bansos dalam bentuk uang untuk 32 LKS dan 1 PPDI, sebesar Rp 20 juta per penerima, atau totalnya sebesar Rp 660 juta. Lalu, bantuan paket sembako untuk 36 LKS dengan total nilai bantuan sebesar Rp 66 juta.
”Kita juga salurkan bantuan untuk kelompok Bina Keluarga Balita berupa BKB Kit stunting di 32 desa lokus penanganan stunting dengan total anggaran Rp 298.080.000,” jelasnya.
