Rapat tersebut dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rapat itu juga menampung aspirasi dalam rangka penanganan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jateng.
Pada rapat tersebut, DPD RI juga mengundang perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selain itu, ada pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, perwakilan sejumlah kepala daerah, dan perwakilan masyarakat.
”Tadi banyak sekali usulan dan solusi. Intinya kami ingin fokus pada solusi-solusi rob, yang secara nasional kebijakannya kita akan kawal. Mulai giant sea wall, kolam retensi, kemudian program-program lain kita akan kawal,” terangnya.
Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergarap, agar para senator mengawal aspirasi dari masyarakat Jateng, soal penanganan banjir dan rob di Pantura Jateng.
Karenanya, pembangunan giant sea wall (tanggul laut) di wilayahnya, agar terus dikawal.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat melakukan rapat kerja bersama senator dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (3/7/2025).
”Masyarakat kami teriak, dan nangis. Baru giant sea wall di Demak yang sedang dibangun. Sementara, wilayah kami yang lain itu belum,” bebernya.
Luthfi berharap, agar pembangunan giant sea wall diprioritaskan di Jateng. Hal itu melihat tingkat keparahan rob yang terjadi di Pantura Jateng.
Dikatakan, penanganan dampak banjir dan rob di Jateng telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng. Khusus di Sayung dan wilayah kecamatan lain di Kabupaten Demak, Pemprov Jateng membagikan pompa-pompa air.
Kemudian, bantuan rumah apung, pengecekan kesehatan gratis, penyaluran sarana prasana pendidikan di sekolah, dan lainnya.
Selain itu, untuk perpanjangan pembangunan tanggul laut di Demak, Pemprov Jateng juga segera mengajukan desain hybrid sea wall. Perpanjangan ini rencananya mencapai 20-30 kilometer dari Kecamatan Sayung, Demak, hingga Kecamatan Kedung, Jepara.
Membahas Persoalan di Jateng...
Rapat tersebut dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rapat itu juga menampung aspirasi dalam rangka penanganan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jateng.
Pada rapat tersebut, DPD RI juga mengundang perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selain itu, ada pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DI Yogyakarta, perwakilan sejumlah kepala daerah, dan perwakilan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI Abdul Kholik mengatakan, rapat bersama para senator tersebut, mengundang instansi dari pemerintah pusat untuk membahas persoalan di Jateng, terutama untuk penanganan rob.
”Tadi banyak sekali usulan dan solusi. Intinya kami ingin fokus pada solusi-solusi rob, yang secara nasional kebijakannya kita akan kawal. Mulai giant sea wall, kolam retensi, kemudian program-program lain kita akan kawal,” terangnya.
