Wilayahnya Luas, Sekda Jateng Minta Penyuluhan Antikorupsi Diperbanyak

Murianews, Semarang – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta agar kegiatan penyuluhan antikorupsi diperbanyak. Hal itu diperlukan mengingat wilayah di Provinsi Jawa Tengah ini cukup luas.

Pernyataan itu disampaikan Sumarno saat Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi Pemerintah Daerah, Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Perpaksinas Provinsi Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Kamis (21/8/2025).

Sumarno mengapresiasi peran Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas Jawa Tengah (Kompak Api), yang secara intens melakukan penyuluhan antikorupsi.

Komunitas itu aktif melakukan berbagai kegiatan. Antara lain, penyuluhan antikorupsi, menyosialisasikan penguatan integritas, budaya antikorupsi dan gratifikasi di semua lini.

Menurut dia, komunitas serupa harus diperbanyak, karena Provinsi Jawa Tengah memiliki jangkauan yang luas. Diperlukan upaya masif di semua lini, di antaranya di sekolah, pemerintah kabupaten/ kota, desa, guna menggaungkan budaya antikorupsi.

”Harus dibangun semua. Budaya antikorupsi tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga dapat melibatkan swasta,” tandas Sumarno.

Satgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Sugiarto mengatakan, Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena meraih skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang tinggi pada 2024. Jawa Tengah meraih skor tertinggi untuk tipe provinsi besar, yakni 79,5.

Dikatakan, skor tersebut sekaligus melampaui indeks integritas nasional 2024, yang meraih skor 71,53.

Memiliki Sertifikasi... 

Sementara itu, Ketua Forum Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (Perpakinas) Yudi Ismono mengatakan, pihaknya mewadahi 46 forum antikorupsi, yang anggotanya berjumlah 6.000 penyuluh. Dari jumlah anggota tersebut, 600 orang di antaranya berasal dari Jawa Tengah.

Para penyuluh tersebut sudah memiliki sertifikasi yang terakreditasi. Mareka juga telah diddidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).