Jaga Lahan Pangan, Pemprov Jateng dan BPN Siapkan 240 Sertifikasi LP2B

Murianews, Semarang – Pemprov Jateng dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, menandatangani nota kesepakatan soal sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang.

Kesepakatan itu sebagai langkah nyata menjaga ketahanan pangan, sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di daerah.

Acara penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilaksanakan di aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Senin (20/10/2025). Acara tersebut dihadiri sejumlah bupati serta pejabat Pemprov Jateng.

Dalam dokumen kesepakatan pada 2025 ini, BPN bersama Pemprov Jateng akan melakukan sertifikasi 240 bidang tanah, masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten.

Yakni, Cilacap, Blora, dan Wonosobo. Lahan tersebut akan dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Selain itu, dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, dan sertifikasi 52 bidang aset Pemprov di enam kabupaten, termasuk Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap .

Kepala Kanwil BPN Jateng Lampri mengatakan, kerja sama itu menjadi bagian dari komitmen menjaga LP2B, agar tidak dialihfungsikan.

”LP2B ini memang tidak boleh dialihfungsikan, karena terkait langsung dengan ketahanan pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahan tersebut harus kita pertahankan sebagai lahan olahan pangan yang berkelanjutan,” terang Lampri.

Kepastian Hukum bagi Investor... 

Berdasarkan data BPN, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Tengah mencapai 987.468 hektare. Sementara itu, LP2B tersebar di tiga kabupaten, yakni Blora (48.967 hektare), Cilacap (53.000 hektare), dan Wonosobo (10.168 hektare).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, sertifikasi tanah menjadi hal krusial, untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.

Dia mengatakan, posisi strategis Jawa Tengah di tengah Pulau Jawa, membuat provinsi ini berpotensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nusantara.

”Jawa Tengah itu diapit Jawa Barat dan Jawa Timur. Kalau kita kuat dalam tata ruang dan pertanahan, investasi pasti datang,” ujarnya.