Berita Pemerintahan Paling Menonjol di Jawa Tengah 2025

Murianews, Kudus – Tahun 2025 sebentar lagi akan berakhir. Sepanjang 2025 banyak informasi terkait politik dan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Berikut hasil rangkuman Murianews.com:

Jateng Gratiskan Siswa Miskin di Sekolah Swasta, Pertama di Indonesia

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan dengan sekolah swasta,  untuk membuka lebar akses pendidikan bagi siswa miskin. Program kemitraan tersebut mulai dilaksanakan tahun ajaran baru 2025/2026.

Apa yang dilakukan Pemprov Jateng ini menjadi program pertama yang dilakukan di Indonesia.

Program kemitraan tersebut mampu menambah kuota siswa baru hingga lebih dari 5.000 siswa. Artinya, hal itu cukup untuk memberikan akses pendidikan bagi generasi muda ke depan.

Kuota yang bertambah itu menjadikan proses seleksi sekolah sangat terbuka dan transparan. Tidak ada istilah titip atau jasa penitipan untuk bisa masuk ke sekolah tertentu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Sadimin menyampaikan, program kemitraan pemerintah dan swasta adalah satu-satunya di Indonesia dalam hal pendidikan, terutama setingkat SMA sederajat.

Hal itu sebagai upaya menambah kuota siswa baru. Untuk saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki 364 SMA dan 239 SMK, dan membuka kuota total 225.230 siswa baru ajaran 2025/2026.

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor... 

Kemitraan ini melibatkan total 139 sekolah swasta, terdiri dari 56 SMA, dan 83 SMK

Dijelaskannya, sekolah swasta yang bermitra tersebut akan menerima siswa baru dari kalangan kurang mampu, untuk tetap bisa bersekolah. Sedangkan anggarannya telah disiapkan, baik dari APBD maupun APBN.

Pemprov Jateng Berikan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkenalkan kebijakan fiskal baru yang memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025.

Jateng menjadi provinsi pertama yang memberikan insentif pajak kendaraan bermotor.

Beberapa insentif yang diberikan antara lain penurunan tarif pajak kendaraan angkutan barang menjadi efektif 72 persen, tarif kendaraan angkutan orang dari 50 persen menjadi 36 persen.

Kemudian, diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama (BBNKB I) hingga 50 persen bagi perusahaan yang berinvestasi di Jawa Tengah.

Insentif tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing Jawa Tengah di sektor otomotif.

Dengan insentif ini, konsumen dan pelaku usaha semakin yakin memilih Jawa Tengah sebagai basis kendaraan mereka. Pertumbuhan industri otomotif berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Manunggal Leadership Retreat... 

Pemprov Jateng Gelar Manunggal Leadership Retreat, Diikuti 438 Peserta

Pada tahun 2025, Pemprov Jateng menggelar Manunggal Leadership Retreat: ”Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah”.

Sebanyak 438 peserta mengikuti retret yang berlangsung di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Terdiri dari wakil bupati atau wakil wali kota 35 orang, pejabat Tim Percepatan Pembangunan Daerah 5 orang.

Kemudian Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah 40 orang, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 42 orang, Jabatan Administrator 298 orang, serta Analis Kebijakan Madya Setda Jateng 18 orang.

Dalam retret selama sepekan, peserta mendapatkan pembekalan dari berbagai lembaga nasional, seperti Bappenas, KemenPAN-RB, Kemendagri, KPK RI, Kejaksaan Tinggi, hingga tokoh agama dan widyaiswara BPSDMD Jateng.

Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata integrasi program di Jawa Tengah dengan Asta Cita Presiden RI, yang tak hanya disampaikan dalam materi, tetapi juga dijalankan melalui aksi konkret di lapangan.

Retret itu sekaligus menjadi bagian dari pemenuhan pengembangan kompetensi ASN, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017.

Pemprov Jateng mencanangkan 136 program, terdiri dari 11 program prioritas, 22 Program Intervensi, 61 Program Aksi dan 42 Program Taktis. Program tersebut merupakan penjabaran dan selaras dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PTHC) Asta Cita Presiden RI.

Program Speling... 

Program Spesialis Keliling atau Speling

Salah satu program Ahmad Lutfhi-Taj Yasin yang menyita perhatian pada tahun 2025 adalah program Spesialis Keliling (Speling).

Program Speling yang diluncurkan pada Maret 2025 ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dan gratis sampai tingkat desa.

Sejak diluncurkan program Speling yang diintegrasikan dengan Cek Keseharan Gratis (CKG) sudah menjangkau ratusan desa di Jawa Tengah.

Data per 5 November 2025, program Speling sudah menjangkau 722 desa, dengan tota dengan total sasaran 73.813 jiwa.

Sementara itu, total hampir 10 juta masyarakat di Jawa Tengah terlayani oleh program Speling dan CKG. Dan angka ini tertinggi secara nasional.

Speling yang dilakukan di Jawa Tengah juga terintegrasi dengan program TB Express, untuk skrining (pelacakan) penyakit tuberkulosis yang menjadi prioritas nasional.

Program Speling menuai apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus. Program itu dinilai bisa diterapkan secara nasional, pada seluruh daerah di Indonesia.

Benjamin juga kagum dengan langkah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, yang menghadirkan transfer ilmu dari dokter spesialis kepada dokter umum dari puskesmas.

Wacana 6 Hari Sekolah... 

Program tersebut sangat membantu, karena dokter umum diberikan kursus singkat dari ahlinya terkait penyakit dalam, penyakit kandungan, dan penyakit-penyakit membahayakan lainnya.

Tak hanya itu, Benjamin menilai Speling sangat lengkap karena juga melibatkan rumah sakit milik Pemda dan swasta.

Dalam kegiatannya ĵuga dipadukan dengan program dinas dan instansi lain, seperti gerakan pangan murah dan penyaluran bantuan sosial. Hal itu dinilai sebagai bentuk kolaborasi yang sangat baik.

Ramai Wacana 6 Hari Sekolah, Ini Harapan PGRI Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewacanakan kebijakan baru mengenai penerapan 6 hari sekolah di jenjang SMA sederajat. Wacana itu menuai respon pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Kebijakan ini sendiri masih dalam tahap kajian. Meski begitu, gelombang penolakan kebijakan sekolah enam hari sudah ramai.

Bahkan, masyarakat menyuarakan penolakan itu dengan membanjiri kolom komentar Instagram Gubernur Jateng hingga Dinas Pendidikan Kebudayaan Jateng.

Menanggapi itu, Ketua PGRI Jateng Dr Muhdi buka suara. Ia berharap, tak ada perubahan pada hari sekolah yang diterapkan di Jateng.

Ia mengungkapkan, dulu saat awal penerapan sekolah lima hari juga banyak pro dan kontra, hingga kini sudah berjalan dengan baik.

Setelah berjalan sejak ditetapkan pada tahun ajaran 2017/2018 lalu, manfaat sekolah lima hari pun banyak dirasakan baik siswa, guru, maupun orang tua.

Wacana 6 Hari Sekolah... 

Pertama, dengan libur dua hari, pada Sabtu-Minggu, siswa dan guru memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri maupun berkumpul dengan keluarga.

Ini juga dapat meningkatkan hubungan yang baik antara orang tua dengan anaknya, di sisi guru maupun siswa. Dengan sekolah lima hari, guru bisa memanfaatkan dua hari liburnya untuk menyiapkan bahan pembelajarannya.

Guru juga bisa meningkatkan kualifikasinya di hari Sabtu atau Minggu dengan mengikuti pertemuan pengembangan diri.

Pada sisi lain, siswa juga bisa memanfaatkannya untuk pengembangan diri dan meningkatkan softskill dengan mengikuti kegiatan di luar sekolah. Ini juga sebagai adaptasi para siswa sebelum memasuki dunia kerja maupun saat kuliah.

Manfaat lainnya, sekolah lima hari juga tidak membebani perekonomian masyarakat maupun negara. Ketika hari sekolah ditambah menjadi enam hari, tentu membutuhkan biaya tambahan lagi, terutama bagi guru dan siswa yang jarak tempat tinggalnya jauh dengan sekolah.

Senator dari Jawa Tengah ini juga menyoroti kritik sekolah lima hari yang disebut tidak pro pada pendidikan agama. Menurutnya, saat ini, sekolah negeri juga sudah menambah pembelajaran agama.