Meningkat Drastis, 2.208 Desa di Jateg Masuk Kategori Desa Mandiri

Murianews, Semarang – Jumlah desa mandiri di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan Indeks Desa (ID) Tahun 2025, jumlah desa mandiri di Jawa Tengah melonjak menjadi 2.208 desa.

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan pada 2024 yang tercatat sebanyak 1.530 desa mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan, kenaikan tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan desa.

”Lonjakan desa mandiri ini, menunjukkan pembangunan desa di Jawa Tengah berjalan ke arah yang tepat dan semakin merata,” kata Nadi Santoso.

Dia menjelaskan, penilaian status desa pada 2025 tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan sudah beralih menjadi Indeks Desa (ID).

Dalam indeks desa ini ada sejumlah perubahan indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 9 Tahun 2024.

Dalam Indeks Desa, kemajuan desa diukur melalui enam dimensi penilaian, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Sehingga, memberikan gambaran pembangunan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan data Indeks Desa 2025, komposisi status desa di Jawa Tengah terdiri atas 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan 15 desa tertinggal.

Bantuan Keuangan ke Desa... 

Adapun desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah. Adapun masih adanya desa tertinggal, lanjut Nadi, disebabkan penyesuaian indikator dalam peralihan metode penilaian dari IDM ke ID.

Meski demikian, Pemerintah provinsi menargetkan seluruh desa tertinggal dapat segera naik kelas, melalui pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

”Membangun desa itu tidak bisa dikerjakan satu OPD saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, semuanya, masuk dalam penilaian indeks desa. Jadi memang harus kolaboratif,” ujarnya.

Menurut Nadi, salah satu faktor paling menonjol dalam capaian tersebut, tidak terlepas dari peningkatan bantuan keuangan desa yang dialokasikan Pemprov Jawa Tengah. Pada 2024, bantuan keuangan desa mencapai Rp 1,6 triliun, dan meningkat menjadi Rp 1,7 triliun pada 2025.

Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana desa, serta penguatan layanan dasar masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai, peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

”Kita terus dorong 15 desa tertinggal ini dengan kolaborasi OPD dan stakeholder, yang konsen pada pembangunan desa. Prinsipnya, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” bebernya.