Sebagai contoh, pada 2025 wilayah aglomerasi Soloraya yang meliputi 7 kabupaten/ kota, menggelar event Soloraya Great Sale (SGS). Dalam satu bulan tercatat jumlah nilai transaksi mencapai Rp 10,7 triliun.
Luthfi juga menegaskan, seorang kelapa daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, memiliki peran sebagai manager marketing.
Artinya, kepala daerah harus menguasai potensi daerahnya, untuk kemudian ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri.
Dalam setiap kunjungan ke provinsi lain, negara lain, atau pertemuan dengan duta besar negara sahabat, Ahmad Luthfi mengajak sejumlah bupati dan wali kota, Kadin, Hipmi, dan lainnya.
Tujuannya, untuk mempromosikan potensi daerah dan menjajaki peluang kerja sama atau investasi. Terkait investasi itu, Luthfi menjelaskan pentingnya menetapkan lahan-lahan khusus untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
Tentu saja tanpa mengubah lahan sawah dilindungi (LSD), yang juga menopang swasembada pangan. Kolaborasi juga dilakukan dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Murianews, Aceh – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membeberkan sejumlah praktik baik yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah selama ia memimpin.
Di antaranya mengenai collaborative government (pemerintahan kolaboratif). Dalam hal ini, ada kolaborasi gubernur dengan 35 bupati/ wali kota di Jawa Tengah dalam upaya pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi dalam acara seminar nasional ”Best Practice Kepemimpinan Daerah”, di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan itu dalam rangka perayaan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh, dan pelaksanaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026.
Tampak hadir, seluruh wali kota wilayah Sumatera bagian Utara, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Selain itu juga masyarakat umum dan mahasiswa.
Selain itu, lanjut Ahmad Luthfi, upaya mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan program di tingkat provinsi dan masing-masing kabupaten/kota.
”Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama,” katanya.
Kolaborasi antardaerah tersebut juga terkait dalam menciptakan wilayah aglomerasi. Tidak hanya antarkepala daerah, tetapi juga dengan stakeholder lainnya.
Menjajaki Investasi...
Sebagai contoh, pada 2025 wilayah aglomerasi Soloraya yang meliputi 7 kabupaten/ kota, menggelar event Soloraya Great Sale (SGS). Dalam satu bulan tercatat jumlah nilai transaksi mencapai Rp 10,7 triliun.
Luthfi juga menegaskan, seorang kelapa daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, memiliki peran sebagai manager marketing.
Artinya, kepala daerah harus menguasai potensi daerahnya, untuk kemudian ditawarkan kepada investor dalam maupun luar negeri.
Praktik tersebut sudah dilakukan di Jawa Tengah, sehingga berhasil mencatatkan nilai realisasi investasi pada 2025 mencapai sekitar Rp 88,5 triliun.
Dalam setiap kunjungan ke provinsi lain, negara lain, atau pertemuan dengan duta besar negara sahabat, Ahmad Luthfi mengajak sejumlah bupati dan wali kota, Kadin, Hipmi, dan lainnya.
Tujuannya, untuk mempromosikan potensi daerah dan menjajaki peluang kerja sama atau investasi. Terkait investasi itu, Luthfi menjelaskan pentingnya menetapkan lahan-lahan khusus untuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
Tentu saja tanpa mengubah lahan sawah dilindungi (LSD), yang juga menopang swasembada pangan. Kolaborasi juga dilakukan dengan perguruan tinggi di Jawa Tengah.
Tercatat sudah ada sekitar 111 perguruan tinggi yang menjalin MoU (nota kesepahaman) dengan Pemprov Jateng. Kontribusi perguruan tinggi sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Program Speling...
Di samping itu, beberapa praktik baik di Jawa Tengah yang dipaparkan Ahmad Luthfi juga meliputi sektor kesehatan, dengan program dokter Spesialis Keliling (Speling) yang diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Praktik pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak. Meliputi program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, sekolah gratis untuk anak dari keluarga miskin, bantuan modal usaha, dan lainnya.
Kemudian terkait penanganan tingkat pengangguran terbuka (TPT), pihaknya memaksimalkan link and match serta kerja sama antarperusahaan dengan sekolah-sekolah vokasi, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), Politeknik, dan sebagainya.
