KPK Datangi Perusahaan Pengolahan Aspal di Purbalingga, Terkait Dugaan Korupsi DPUPR Banjarnegara?

[caption id="attachment_233057" align="alignleft" width="880"] Aparat kepolisian bersenjata lengkap berjaga saat petugas KPK mendatangi basecamp PT SW Purbalingga (detik.com)[/caption] MURIANEWS, Purbalingga – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penggeledahan di Jawa Tengah. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut dikabarkan tengah mendatangi basecamp PT SW salah satu perusahaan pengolahan aspal di Pubalingga. Kasat Reskrim Polres Purbalingga, AKP Gurbacov membenarkan kabar tersebut. Ia mengakui petugas KPK mendatangi PT SW sekitar pukul 10.00 WIB. "Iya benar (KPK) tadi datang sekitar jam 10.00 WIB," kata Gurbacov, seperti dikutip Detik.com, Selasa (11/8/2021). Baca: Kantor dan Rumdinnya Digeledah KPK, Bupati Banjarnegara Malah Ikut Pembagian Bantuan JPS ke Warga Hanya saja, Gurbacov enggan menjelaskan maksut dan tujuan kedatangan anggota KPK tersebut. Ia juga enggan menyebutkan berapa personel yang datang ke lokasi. "Nanti saja ya, nanti dikasih info," katanya. Sementara itu, dari pantauan Detik.com di lokasi, sejumlah petugas menggunakan rompi KPK memang terlihat melakukan kegiatan di Basecamp PT SW yang terletak di Desa Penaruban, Kaligondang, Purbalingga. Saat kedatangan petugas tersebut, aparat Kepolisian lengkap dengan senjata laras panjang juga tampak berjaga di gerbang depan. Baca: KPK Bawa Dua Koper Hitam Usai Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Dua hari sebelumnya, KPK juga mendatangi Banjarnegara. Mereka melakukan penggeledahan di sejumlah tempat selama dua hari. Di hari pertama, yakni Senin (9/8/2021), KPK menggeledah dua tempat sekaligus. Dua tempat tersebut adalah rumah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang menjadi kantor PT Bumirejo dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Di hari kedua, Selasa (10/8/2021), KPK kembali menggeledah kantor dan rumah dinas Bupati Budhi Sarwono. Penggeledahan tersebut diduga kuat terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di DPUPR setempat tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Detik.com