Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Pekalongan – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan dana sekitar Rp 60 miliar guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM di Jateng.

Besaran dana tersebut diambilkan dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) pemerintah pusat . Sesuai arahan pemerintah pusat, dana tersebut akan digunakan sebagai dana bantuan tambahan atau bantalan dari Pemprov jateng.

”Jadi kemarin brief dari pusat coba kita back up dari daerah dengan 2 persen dari dana transfer umum itu sehingga kita bisa melengkapi yang kurang. Kalau Provinsi Jawa Tengah 2 persennya kira-kira sekitar Rp 60 miliar,” kata Ganjar saat kunjungan kerja di Kota Pekalongan, Rabu (7/9/2022).

Menurut Ganjar, jumlah itu masih mungkin bertambah mengingat akan ada APBD perubahan yang akan dibahas dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ia berharap ada alokasi dari APBD perubahan itu yang dikonsentrasikan untuk bantuan tambahan kepada masyarakat. Termasuk kerja yang cukup konkret adalah perbaikan rumah tidak layak huni lengkap dengan jamban dan listrik.

”Syukur-syukur nanti karena kita mau ada APBD perubahan, kita coba konsentrasikan untuk itu. Nanti kita akan komunikasikan dengan DPRD untuk meminta bahwa alokasi perubahan anggaran ini bisa meng-handle dampak dari kenaikan BBM termasuk pengurangan kemiskinan. Kalau itu lengkap, insyaallah ini momentum untuk kita bisa memperbaiki situasi,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Ganjar, beberapa pekerjaan sudah dilakukan di Jawa Tengah. Misalnya asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.
Sejauh ini, lanjut Ganjar, beberapa pekerjaan sudah dilakukan di Jawa Tengah. Misalnya asuransi untuk nelayan, program untuk sektor pertanian, serta jaminan bagi masyarakat yang tidak tercover oleh BPJS melakui Kartu Jateng Sejahtera.”Sekarang saya minta untuk di-extend (diperluas), mana saja yang belum tercover, mana yang terkena dampak agar kemudian bisa kita manfaatkan lagi anggaran itu untuk mereka yang memang berhak dan tepat sasaran,” jelas Ganjar.Perluasan itu dilakukan secara paralel dengan pendataan yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Ganjar menjelaskan seluruh dinas di lingkungan Pemprov Jateng sudah diminta untuk menghitung mana saja yang ada dan belum tercover. Salah satu contohnya laporan dari Dinas PMPTSP (Dinas Penanaman Modal) bahwa ada peningkatan pada sektor transportasi.”Nah ini pengusaha pasti akan menurunkan keuntungannya. Ojol (ojek online) saya minta betul-betul diperhatikan karena dia yang pengguna paling banyak transportasinya agar kemudian bisa mendapatkan jaminan. Kawan-kawan buruh juga betul-betul diperhatikan agar mereka bisa mendapatkan kompensasi sesuai yang ada,” terang Ganjar. Reporter: SupriyadiEditor: Supriyadi

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Jateng Terkini

Terpopuler