Jateng Gelontorkan 151 Ton Beras Cadangan untuk Tekan Inflasi

Murianews, Semarang – Sebanyak 151 ton beras cadangan milik Pemprov Jateng mulai digelontorkan ke daerah kemiskinan ekstrem. Pembagian beras tersebut dibagikan mulai 17 Oktober 2023 lalu.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana  mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menekan inflasi yang terjadi. Apalagi saat ini kebutuhan pokok mengalami kenaikan, di antaranya gula dan beras.

”Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai. Inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi,” katanya di sela Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis, 19 Oktober 2023.

Menurut dia, fenomena elnino dan kekeringan tersebut berpengaruh terhadap penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian. Selain itu, krisis pangan yang terjadi di sejumlah negera mengakibatkan kebijakan pengetatan impor pangan. Tak pelak, berimplikasi pada peningkatan harga sejumlah komoditas. 

Atas situasi itu, Pemprov Jateng kemudian mengeluarkan kebijakan strategis diantaranya menggelontorkan cadangan beras ke daerah-daerah yang memiliki tingkat miskin ektrim dan rawan pangan.

Selain itu, langkah yang dilakukan adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 6 Oktober 2023 sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota. Langkah berikutnya adalah memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani, peternak, kelompok tani, gapoktan, para pelaku usaha pangan lainnya. Per 6 Oktober 2023, jumlah subsidi transportasi sebesar Rp287,709 juta atau setara 204 ton.

Bahkan, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan. Selain itu juga melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah. 

”Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” tandas Nana.

Langkah lain yang dilakukan adalah memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras. Sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20%. Sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.

”Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras. Tetapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR kami. Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jawa Tengah. Ini yang akan kami lakukan ke depan,” imbuh Nana.

Selain membuat Langkah strategis itu, evaluasi TPID terus dilakukan secara berkala mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Tujuannya untuk memaksimalkan pengendalian inflasi.

”Evaluasi ini sangat penting, jadi harus ada langkah konkret, harus ada terobosan maupun inovasi untuk menjaga stabilitas inflasi ini,” katanya.