Selain bansos tunai, Pemprov Jateng juga fokus pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target 17.000 unit rumah pada 2025.
Di sektor pendidikan, kemitraan dengan SMA dan SMK swasta telah dijalin untuk memberikan beasiswa kepada sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
”Semua data dari Kemensos sudah kita hitung. Termasuk penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat,” tutup Luthfi.
Murianews, Wonosobo – Pemerintah pusat berkomitmen kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Untuk wilayah Jawa Tengah, alokasi bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pada tahun 2025 mencapai Rp 12,39 triliun, yang akan disalurkan kepada 3,47 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, dalam sebuah pertemuan dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendapa Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025), mengungkapkan target ambisius pemerintah.
”Harapannya seperti arahan Presiden, kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026 dan tahun 2029 kemiskinan di bawah 5 persen,” kata Syaifullah.
Untuk mencapai target tersebut, koordinasi yang solid antara semua pilar kesejahteraan sosial menjadi kunci utama.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto mengintruksikan agar seluruh program di lapangan terpadu dan efektif.
”Ini dimulai dari kesamaan data yang akurat, diikuti perencanaan matang, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi untuk memastikan outcome dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas mensos.
Di Jawa Tengah, pilar-pilar kesejahteraan sosial ini melibatkan ribuan personel, termasuk 4.986 Pendamping PKH, 543 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga 5.333 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
Selain itu, ada juga 1.064 Taruna Siaga Bencana (Tagana), 28 Pelopor Perdamaian (Pordam), dan 111 Pendamping Rehabilitasi Sosial. Mereka adalah ujung tombak dalam verifikasi dan penyaluran bansos.
Pentingnya Sinkronisasi...
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, pada kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini sangat krusial untuk memudahkan intervensi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
”Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data itu sangat penting, sehingga intervensi pembangunan di wilayah kita, khususnya kemiskinan ekstrem bisa dilakukan bersama-sama,” ujar Luthfi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024 menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 9,58%, sementara angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 adalah 0,89%.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki integrasi program yang komprehensif dengan pemerintah pusat hingga tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
Intervensi yang dilakukan mencakup tiga strategi utama: pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, peningkatan pendapatan keluarga miskin, serta pengurangan wilayah kantong kemiskinan.
Salah satu implementasi program unggulan adalah Satu OPD Satu Desa Dampingan, yang bertujuan mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di 1.287 desa prioritas di 35 kabupaten/kota.
Desa-desa yang memiliki lebih dari 60% warganya menerima bansos akan menjadi fokus intervensi dinas-dinas di provinsi.
RTLH Juga jadi Sasaran...
Selain bansos tunai, Pemprov Jateng juga fokus pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan target 17.000 unit rumah pada 2025.
Di sektor pendidikan, kemitraan dengan SMA dan SMK swasta telah dijalin untuk memberikan beasiswa kepada sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
”Semua data dari Kemensos sudah kita hitung. Termasuk penyiapan sarana sekolah rakyat sebagaimana program pemerintah pusat,” tutup Luthfi.
