Murianews, Temanggung – Polres Temanggung menahan Suprihatin (51), tersangka kasus korupsi Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Mading, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Kasus dari program yang semula bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) itu terdapat kerugian negara hingga Rp 260,8 juta. 

Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Triwibowo mengatakan, modus tersangka yakni membuat kelompok fiktif saat melakukan tindak korupsinya. 

Kelompok fiktif itu kemudian mencairkan pinjaman di Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) ’’Manding Makmur’’ Kelurahan Manding, Kabupaten Temanggung. 

’’Dia tidak menyetorkan uang angsuran dari kelompok swadaya masyarakat (KSM) ke rekening LKM Manding Makmur, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2020,’’ katanya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/12/2024). 

Tak tanggung-tanggung, tersangka yang punya kewenangan sebagai Unit Pengelola Keuangan membuat 10 kelompok fiktif saaat melakukan pencairan di LKM Manding Makmur. 

Didik mengatakan, kasus korupsi itu berlangsung dari 2008 sampai 2017. Pada periode itu, LKM Manding Makmur menerima dana PNPM-MP sejumlah Rp 759/885.000. 

Rinciannya, untuk dana fisik Rp 484.550.000, dana bergulir Rp 127.250.000, dana sosial Rp 112 juta, dan dana pelatihan Rp 36.085.000. Dana pinjaman itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

Ada Temuan saat Audit...

Kemudian pada 2015, PNPM-MP berganti nama menjadi program Kotaku. Kemudian, ada pergantian koorinator LKM Manding Makmur karena meninggal dunia. 

Koordinator yang baru Hari Santoso mendapati kecurigaan pada keuangan yang dikelola UPK. Dari kecurigaan itu kemudian dilakukan audit eksternal. 

Berdasarkan audit itu, terdapat temuan berupa uang pinjaman bergulir ada yang tidak disetorkan ke kas UPK, namun digunakan pribadi oleh tersangka. 

Koordinator LKM kemudian melaporkan kasus itu ke Polres Temanggung. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dan didapatkan hasil adanya penyimpangan keuangan dalam kurun waktu 2019-2020. 

UPK melakukan penyimpangan keuangan UPK LKM Manding Makmur dengan cara membuat kelompok fiktif untuk pengajuan pinjaman sejumlah Rp232.000.000, tidak menyetorkan uang angsuran KSM ke kas UPK sejumlah Rp28.800.000. 

’’Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp260.800.000, sesuai dengan pemeriksaan PKKN Oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah,’’ katanya. 

Atas perbuatan tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. 

’’Dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,’’ imbuhnya.