Meski ada pemangkasan dana TKD, Luthfi menegaskan, akselerasi program masih dapat dilakukan, terutama program yang bersumber dari APBD Jateng.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha mengatakan, kunjungan kerja ini guna memastikan pengelolaan dana TKD di Jateng dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, khususnya setelah adanya Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menurutnya, Jawa Tengah sebagai penyangga arus mudik dan balik memiliki kebutuhan khusus dalam waktu dekat, yaitu perbaikan infrastruktur jalan.
Murianews, Semarang – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memastikan akselerasi program di wilayah yang dipimpinnya tetap jalan terus meski dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas.
Diketahui, Provinsi Jawa Tengah mulanya mendapatkan dana TKD dari pemerintah pusat sekitar Rp 8,9 triliun. Kini, dana itu dipangkas sekitar Rp 127,9 miliar atau menjadi Rp 8,7 triliun.
Dana tersebut merupakan hasil pengurangan dari Dana Alokasi Umum (DAU) jenis pekerjaan umum sekitar Rp 31,7 miliar dan DAK fisik selain bidang kesehatan serta pendidikan sekitar Rp 96 miliar.
Pemangkasan itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian alokasi TKD.
Ahmad Luthfi menyatakan, pemangkasan dana TKD hanya berpengaruh pada program yang berkaitan dengan infrastruktur, khususnya yang didanai APBN. Selainnya, masih berjalan sesuai dengan rencana awal.
Itu diungkapkannya dalam paparan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (6/3/2025).
”Cukup berpengaruh pada pelaksanaan program yang bersifat infrastruktur, dikarenakan pemerintah pusat melakukan revisi anggaran, termasuk TKD terkait belanja infrastruktur,” kata Luthfi.
Perbaikan...
Meski ada pemangkasan dana TKD, Luthfi menegaskan, akselerasi program masih dapat dilakukan, terutama program yang bersumber dari APBD Jateng.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha mengatakan, kunjungan kerja ini guna memastikan pengelolaan dana TKD di Jateng dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah, khususnya setelah adanya Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Menurutnya, Jawa Tengah sebagai penyangga arus mudik dan balik memiliki kebutuhan khusus dalam waktu dekat, yaitu perbaikan infrastruktur jalan.
”Jangan sampai ada jalan berlubang selama arus mudik-balik lebaran, sehingga diperlukan anggaran untuk itu,” kata dia.
