Selanjutnya, TPA Putri Cempo Solo telah mengelola sampah menjadi PLTSa dengan kapasitas 450 ton/hari dan 5 MW/hari.
Lalu, mendorong pengelolaan sampah di sisi hulu melalui pemberian apresiasi kepada Desa Mandiri Sampah 48 desa (2023) dan 40 desa (2024) sehingga total terdapat 88 desa.
Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi segera membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pengelolaan Sampah di Jateng. Itu menyusul Presiden Prabowo menargetkan masalah sampah di Indonesia selesai pada 2029.
Pembentukan Satgas Pengelolaan Sampah itu menjadi upaya Jateng untuk mengambil posisi sebagai daerah yang paling siap dan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan.
Ungkapan itu disampaikan dia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantornya, Rabu (14/5/2025).
”Jawa Tengah tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus jadi yang terdepan. Kita punya kekuatan, punya model, dan saya ingin itu dikonsolidasikan lewat satgas. Jangan tunggu-tunggu lagi,” ucapnya.
Selain itu, pembentukan satgas itu juga menjadi bagian kesiapan Jateng dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah, Juni 2025 nanti di Kabupaten Banyumas.
”Nanti kita bentuk Satgasnya, lalu kita evaluasi. Dalam sepekan ini, semua pihak harus bersiap membahas sampah secara serius. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Satgas Pengelolaan Sampah nantinya akan berperan aktif dalam mengedukasi, melakukan supervisi lapangan, hingga percepatan inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan sosial.
Pendekatan...
Dengan adanya satgas itu, ia berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan hulu ke hilir yang diterapkan secara konkret.
Di mana, dalam pengelolaannya dimulai dari pembatasan produksi sampah, edukasi pemilahan, hingga pemanfaatan kembali dalam skema ekonomi sirkular.
Mantan Kapolda Jateng itu pun berharap Satgas bentukannya itu nanti menjadi bukti Jateng siap untuk memimpin agenda lingkungan hidup. Selain itu, juga untuk mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat menuju Indonesia bebas sampah tahun 2029.
Ahmad Luthfi sendiri sempat menyatakan darurat sampah di Jateng menjadi persoalan yang harus lekas diselesaikan. Ia bahkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup guna membahas masalah itu.
Saat ini, sejumlah inovasi pengelolaan sampah sudah berjalan di Jateng, seperti di TPST Jeruk Legi Kabupaten Cilacap yang menggunakan Refuse Derived Fuel (RDF).
Kemudian, TPST BLE Kabupaten Banyumas yang mengolah sampah dengan sistem yang sama, memproduksi paving dari sampah plastik, serta budidaya magot.
Selanjutnya...
Selanjutnya, TPA Putri Cempo Solo telah mengelola sampah menjadi PLTSa dengan kapasitas 450 ton/hari dan 5 MW/hari.
Lalu, mendorong pengelolaan sampah di sisi hulu melalui pemberian apresiasi kepada Desa Mandiri Sampah 48 desa (2023) dan 40 desa (2024) sehingga total terdapat 88 desa.
Pemprov Jateng juga memiliki system pengelolaan sampah menjadi RDF dengan dukungan Asian Infrastructure Investmen Bank (AIIB) di TPST Regional Magelang, TPA Rembang, Temanggung, dan Jepara.
