Murianews, Semarang – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mendorong kepala daerah untuk menyiapkan skema SD-SMP gratis di wilayahnya.

Instruksi itu merupakan tindak lanjut dari putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2025 yang memerintahkan pemerintah menggratiskan SD-SMP negeri maupun swasta.

Penyiapan skema itu karena jenjang pendidikan SD-SMP masih menjadi kewenangannya pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan, Pemprov Jateng kewenangannya hanya di jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB.

Itu disampaikan Ahmad Luthfi usai meninjau Posko SPMB di Kantor Disdikbud Jateng, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Senin (2/6/2025).

”SD-SMP itu wilayahnya kabupaten/kota, jadi bupati dan wali kota yang terkait SD-SMP. Kewenangan kita (Pemprov) hanya di SMA, SMK dan SLB,” ujarnya.

Pendidikan Gratis... 

Ia menjelaskan, saat ini, Pemprov Jateng telah menggratiskan SMA/SMK/SLB di Jateng. Terbaru, pihaknya sudah menjalin kemitraan dengan 139 SMA/SMK swasta untuk program pendidikan gratis.

Program itu dapat menambah kuota atau daya tampung anak didik sekitar 5000-an siswa. Prioritas dari kuota tersebut yakni untuk anak tidak sekolah serta anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Luthfi menambahkan, kategori anak tidak sekolah atau putus sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya berasal dari keluarga miskin ekstrem, kemudian ada karena tradisi.