Dengan pembiayaan seperti itu, maka tanggung jawab operator dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sopir dan armada harus menjadi prioritas.
”Semua kilometer tempuh, semua ritase, sudah diperhitungkan. Maka tidak boleh ada alasan soal dikejar target atau jam istirahat. Ini bukan hanya soal teknis operasional, ini soal nyawa manusia,” katanya.
Pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BLUD Trans Semarang untuk meminta pertanggungjawaban operator dan mengevaluasinya.
”Serta, memastikan adanya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi driver, pengawasan di lapangan, maupun manajemen keselamatan transportasi lainnya,” katanya.
Ia menyerukan agar musibah tersebut menjadi momentum introspeksi bersama agar kejadian serupa tidak berulang, yakni dengan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan transportasi publik Trans Semarang.
”Kita tidak boleh hanya sibuk menyelesaikan dampaknya. Yang utama, kita harus cegah sejak awal. Evaluasi menyeluruh terhadap operator dan pembenahan sistem adalah langkah nyata agar tragedi serupa tidak terulang,” katanya.
Murianews, Semarang – DPRD Kota Semarang meminta agar operator Trans Semarang melakukan evaluasi menyeluruh. Itu mengingat banyaknya insiden yang melibatkan moda transportasi massal tersebut.
Menurutnya, selama ini banyak warga yang mengeluhkan. Di mana, sopir dari pelayanan Trans Semarang terkesan ugal-ugalan di jalan.
Terbaru, armada Feeder Trans Semarang menabrak seorang penyeberang jalan di Bundaran Klipang, Kota Semarang, Kamis (10/7/2025). Akibat insiden itu, Sulasmi warga Sendang Mulyo meninggal dunia.
”Saya menyampaikan duka yang sangat mendalam. Bu Lasmi bukan hanya korban kecelakaan, tapi juga simbol perempuan yang mengabdi tanpa pamrih di tengah masyarakat,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Dini Inayati, seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/7/2025).
Beberapa sebelumnya, Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang juga bertabrakan dengan truk crane milik PLN yang tengah memperbaiki instalasi listrik, Selasa (8/7/2025).
Insiden di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang itu mengakibatkan sopir truk meninggal dunia.
Karena itu, Dini menyoroti kinerja sopir atau pengemudi armada Trans Semarang, baik bus maupun feeder (armada pengumpan) untuk dievaluasi.
”Ini menjadi tamparan keras bagi sistem pelayanan publik kita. Evaluasi menyeluruh terhadap operator harus segera dilakukan. Kita tidak bisa mentolerir jika masih ada sopir yang ugal-ugalan di jalan,” katanya.
Pengawasan Jadi Prioritas...
Ia menekankan Pemkot Semarang melalui APBD telah mengalokasikan anggaran besar untuk layanan Trans Semarang dengan skema pembayaran per kilometer tempuh.
Dengan pembiayaan seperti itu, maka tanggung jawab operator dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sopir dan armada harus menjadi prioritas.
”Semua kilometer tempuh, semua ritase, sudah diperhitungkan. Maka tidak boleh ada alasan soal dikejar target atau jam istirahat. Ini bukan hanya soal teknis operasional, ini soal nyawa manusia,” katanya.
Pihaknya juga segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BLUD Trans Semarang untuk meminta pertanggungjawaban operator dan mengevaluasinya.
”Serta, memastikan adanya perbaikan menyeluruh, baik dari sisi driver, pengawasan di lapangan, maupun manajemen keselamatan transportasi lainnya,” katanya.
Ia menyerukan agar musibah tersebut menjadi momentum introspeksi bersama agar kejadian serupa tidak berulang, yakni dengan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan transportasi publik Trans Semarang.
”Kita tidak boleh hanya sibuk menyelesaikan dampaknya. Yang utama, kita harus cegah sejak awal. Evaluasi menyeluruh terhadap operator dan pembenahan sistem adalah langkah nyata agar tragedi serupa tidak terulang,” katanya.
Kasus Diproses ke Hukum
Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin telah mendatangi kediaman almarhumah Sasmi untuk menyampaikan belasungkawa dan menyerahkan santunan dari Pemkot Semarang.
Ia menyampaikan bahwa sopir yang bersangkutan telah diberhentikan dan kasusnya kini diserahkan sepenuhnya kepada proses hukum.
