Terkait metode pengukuran, Endang menyebut menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach. Menggunakan pendekatan ini, sebuah kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Adapun, disparitas kemiskinan perkotaan dan perkotaan semakin mengecil. Tercatat tingkat kemiskinan pada Maret 2025 di perdesaan 9,92 persen. Sementara tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 9,10 persen.
”Dibandingkan September 2024, indeks kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada Maret 2025. Selain itu, ketimpangan pengeluaran diukur berdasar Gini Ratio, pada Maret 2025 tercatat 0,359, turun dibanding September 2025,” pungkas Endang.
Murianews, Semarang – Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat mengalami penurunan pada Maret 2025. Terdapat penurunan hingga 29,65 ribu orang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Jateng kini menjadi 3,367 juta jiwa atau 9,48 persen.
Angka tersebut menurun 0,10 persen di bandingkan pada September 2024 lalu. Di mana saat itu, jumlah penduduk miskin masih mencapai sekitar 3,40 juta jiwa atau 9,58 persen.
Plt Kepala BPS Jateng Endang Tri Wahyuningsih, Jumat (25/7/2025) mengatakan, ada sejumlah fenomena sosial yang turun menurunkan jumlah penduduk miskin di Jateng.
Menurunnya jumlah penduduk miskin di Jateng terjadi karena Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2025 turun, menjadi 4,33 persen dibandingkan Agustus 2024 yang tercatat 4,78 persen.
Sementara, bila dibandingkan dengan periode yang sama, Februari 2024, saat itu jumlah TPT masih mencapai 4,39 persen.
Selain itu, pertumbuhan perekonomian Jateng juga ikut andil menurunkan jumlah penduduk miskin. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di Jateng bergerak positif 4,96 persen pada triwulan I 2025 (YoY).
Angka itu, lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional 4,87 persen. Inflasi pada Maret 2025 cenderung terjaga pada angka 0,75 persen, turun dibanding September 2024 yang mencapai 1,57 persen.
Metode Pengukuran...
Terkait metode pengukuran, Endang menyebut menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach. Menggunakan pendekatan ini, sebuah kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Dengan pendekatan itu, garis kemiskinan pada Maret 2025 sebesar Rp537.812 per kapita per bulan. Menurutnya, garis kemiskinan pada Maret 2025 naik sebesar 3,21 persen, dibanding September 2024 sebesar Rp521.093 per kapita per bulan.
Adapun, disparitas kemiskinan perkotaan dan perkotaan semakin mengecil. Tercatat tingkat kemiskinan pada Maret 2025 di perdesaan 9,92 persen. Sementara tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 9,10 persen.
”Dibandingkan September 2024, indeks kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan pada Maret 2025. Selain itu, ketimpangan pengeluaran diukur berdasar Gini Ratio, pada Maret 2025 tercatat 0,359, turun dibanding September 2025,” pungkas Endang.
