Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data, sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
”Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial, yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelas Taj Yasin, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah ini.
Murianews, Semarang – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, langkah intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah masih terus berlanjut, meski jumlah penduduk miskin berhasil turun.
Diketahui, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 turun menjadi 9,48 persen, atau menurun 0,10 persen dibandingkan September 2024, yakni 9.58 persen.
Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Ia menilai, keberhasilan itu merupakan keberhasilan bersama, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, seluruh dinas, serta stakeholder yang melakukan intervensi secara menyeluruh pada berbagai bidang.
”Saya ucapkan terima kasih. BPS mengeluarkan data bahwa kemiskinan di Jawa Tengah turun, dari 9,58% menjadi 9,48%. Kita tidak menjadi provinsi termiskin, dan ini merupakan keberhasilan bersama,” kata Luthfi, di Semarang, Sabtu (26/7/2025).
Luthfi menginstruksikan pada seluruh tim untuk tak berpuas diri. Menurutnya, tren positif itu harus terus dipertahankan.
Ia bahkan mendorong agar capaiannya terus ditingkatkan melalui kerja kolaborasi secara komprehensif.
Parameter Kemiskinan...
Luthfi menjelaskan, parameter kemiskinan dan kemiskinan ekstrem telah ditentukan. Intervensi dalam sektor-sektor tersebut akan terus dilakukan.
Misalnya, sektor pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem harus diintervensi, termasuk mereka yang putus sekolah harus disekolahkan.
”Infrastruktur sekolah kita perbaiki. Kalau kewajiban provinsi maka SMA/SMK harus kita bangun/perbaiki,” jelasnya.
Kemudian, terkait rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah yang masih mencapai hampir 1.012.113 unit. Intervensi dari Pemprov Jateng, telah menganggarkan perbaikan 17.000 unit RTLH pada 2025.
Belum lagi bantuan RTLH dari masing-masing pemerintah kabupaten/ kota, CSR Perusahaan, Baznas, serta BUMD dan BUMN.
Parameter lain berikutnya, terkait kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Intervensi yang dilakukan dengan menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Sosial, untuk memberikan bantuan.
Di sektor kesehatan, program speling juga terus digenjot guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Sementara Itu...
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menambahkan, penurunan ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan.
Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data, sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
”Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial, yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelas Taj Yasin, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah ini.
