Bahkan, para nelayan juga masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Selain gaya hidup, kurangnya kurangnya sarana prasarana dasar di wilayah pesisir menjadi penyebabnya.
”Salah satu sebabnya, mereka tak terbiasa saving. Saat masa paceklik jual barang sehingga manajemen keuangannya kurang bagus,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga kurang mampu mendekat ke sumber pendapatan, pendidikannya rendah, biaya operasional nelayan untuk melaut besar, serta kurangnya sara prasarana dasar seperti air terbatas, dan sampah menumpuk.
”Upaya yang kami lakukan dengan membangun kawasan higienis di pesisir. Membangun rumah higienis, dekatkan BBM pada nelayan sehingga biaya operasinal berkurang, serta meningkatkan pendapatan dengan memberikan skill,” paparnya.
Murianews, Solo – Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong agar sektor pertanian dan perikanan digarap dengan serius. Sebab, banyak masyarakat Jateng yang menggeluti dua sektor itu.
Menurutnya, bila dua sektor itu digarap secara serius, maka akan menjadi andalan dalam peningkatan perekonomian di Jawa Tengah.
Ia menyebut, selama ini, sebagian besar petani kurang sejahtera karena luas sawah yang dimiliki terbatas. Produksi padi yang dihasilkan pun tak bisa maksimal. Akibatnya, pengasilan mereka minim, bahan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
”Dari sekitar 3 juta petani Jateng, sebagian besar luas lahannya dibawah 1.000 meter. Dengan harga gabah sekitar Rp 6.500 per kilogram, penghasilannya tak lebih dari Rp 1 juta sebulan,” ujarnya.
Bahkan, saat harga gabah hanya Rp 3.500 hingga Rp 4.000 per kg, pernghasilan mereka bisa semakin sedikit. Para petani pun banyak yang merugi karena hasil panen tak mampu menutup biaya produsi. Terlebih saat harga pupuk mahal saat musim tanam.
Kini, harga gabah relatif bagus. Namun, para petani masih belum sejahtera. Menurutnya, kondisi itu karena rata-rata luas lahan petani terbatas.
Hanya petani dengan luasan lahan 1 hektare lebih yang bisa mendapatkan penghasilan bersih hingga Rp 6 juta perbulan.
”Perlu ada intensifikasi agar petani dengan luas lahan pertanian 1.000 meter bisa menghasilkan lebih dari Rp1 juta sebulan,” katanya.
Masyarakat harus terbuka...
Politisi PDIP ini menambahkan, setiap tahun Pemprov dengan DPRD Jateng menganggarkan renovasi 17 ribu Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin.
Setiap rumah mendapatkan bantuan biaya renovasi Rp 20 juta. Namun menurutnya yang perlu mendapat perbaikan tak hanya tampilan rumah, tapi penghasilan warga.
”Ini menjadi tugas pemerintah. Gubernur, DPRD, agar mereka bisa berpenghasilan cukup. Ini yang sulit,” tegasnya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto saat menggelar reses. (Murianews/DPRD Jateng)
Menurutnya, di samping pemerintah memberi ruang, warga juga harus membuka pikiran agar jangan menyerah. Harus berusaha bagaimana agar tiap hari berpenghasilan.
”Sebab jika diberi bansos berapapun, tentu akan habis,” paparnya.
Sementara Itu...
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Endi Faiz Effendi menambahkan, dari sekitar 9,47 persen angka kemiskinan Jawa Tengah, sebagian besar ada di masyarakat pesisir.
Bahkan, para nelayan juga masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Selain gaya hidup, kurangnya kurangnya sarana prasarana dasar di wilayah pesisir menjadi penyebabnya.
”Salah satu sebabnya, mereka tak terbiasa saving. Saat masa paceklik jual barang sehingga manajemen keuangannya kurang bagus,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga kurang mampu mendekat ke sumber pendapatan, pendidikannya rendah, biaya operasional nelayan untuk melaut besar, serta kurangnya sara prasarana dasar seperti air terbatas, dan sampah menumpuk.
”Upaya yang kami lakukan dengan membangun kawasan higienis di pesisir. Membangun rumah higienis, dekatkan BBM pada nelayan sehingga biaya operasinal berkurang, serta meningkatkan pendapatan dengan memberikan skill,” paparnya.
