MoU Diteken, Pidana Kerja Sosial Diterapkan di Jateng Tahun Depan

Murianews, Semarang – Jateng bakal mulai melaksanakan pidana kerja sosial pada 2026 mendatang. Itu setelah Pemprov Jateng dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menadantangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman tersebut.

Penandatanganan itu sebagai implementasi Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kesepaatan yang dilakukan antara Kejari dengan Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah ini juga sebagai langkah persiapan menjelang pemberlakuan penuh KUHP pada 2026.

Sebagai informasi, MoU pidana kerja sosial mengatur koordinasi teknis, penyediaan lokasi kerja sosial, pengawasan, pembinaan, penyediaan data, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyatakan pidana kerja sosial merupakan bagian penting dari konsep restorative justice. Ini juga bagian dari reformasi hukum yang lebih humanis.

”Ini bukan sekadar hukuman, tetapi cara agar pelaku memahami kesalahannya dan memperbaiki diri melalui kontribusi kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Ia menekankan, yurisdiksi kerja sosial berada pada kewenangan bupati dan wali kota. Untuk itu, koordinasi dan pengawasannya harus diperketat.

”Kepala daerah harus memastikan tempat kerja sosial itu bermanfaat, tidak merendahkan martabat, dan tidak dikomersialkan. Pengawasan melekat ada di daerah, dan pelaksanaannya wajib dilaporkan ke Kejaksaan,” tegasnya.

Asas Keadilan... 

Tak hanya itu, ia juga menekankan agar pemerintah daerah tidak membiarkan lokasi kerja sosial digunakan secara transaksional atau menyimpang.

”Ini penting karena menyangkut asas keadilan bagi terpidana dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum,” lanjutnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), Undang Mogupal menegaskan, implementasi KUHP baru membutuhkan kesiapan daerah yang baru mulai berlaku 2 Januari 2026.

Pidana kerja sosial sudah masuk sebagai pidana pokok dalam KUHP terbaru. Undang menegaskan, dalam pelaksanaannya, tidak bisa hanya mengandalkan Kejaksaan, harus kolaborasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota.

Ia mengatakan, hakim nantinya hanya mencantumkan masa pidana kerja sosial. Sementara, bentuk kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah.

”Kita sebagai eksekutor akan melaksanakan sesuai amar putusan. Untuk menentukan bentuk kerja sosialnya, kita komunikasikan dengan pemerintah daerah agar tepat dan bermanfaat,” kata Undang.

Menurutnya, pidana kerja sosial juga menjadi solusi mengurangi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain itu, juga memberi ruang pembinaan kepada narapidana.

”Dengan pelatihan keterampilan, mereka dapat kembali sebagai individu yang produktif,” ungkapnya.

TJSL... 

Plt Direktur Utama PT Jamkrindo, Abdul Bari menyatakan dukungannya terhadap implementasi pidana kerja sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

”Jamkrindo punya jaringan kantor di berbagai daerah di Jateng. Kami siap menyediakan lokasi, pendampingan, dan pelatihan literasi keuangan serta pemberdayaan UMKM,” ujar Bari.

Ia menambahkan pengalaman program sosial Jamkrindo di berbagai daerah dapat langsung diadaptasi untuk mendukung pelaksanaan di Jawa Tengah.