UMP Jateng 2026 Naik 7,28 Persen, Ahmad Luthfi Tegaskan Ini

Murianews, Semarang – Upah Minimum Provinsi atau UMP Jateng 2026 resmi diumumkan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, Rabu (24/12/2025). Penetapan UMP dan UMSP Jateng 2026 ini dilakukan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504.

Dalam keputusan itu, UMP Jateng naik sebesar 7,28 persen atau Rp 158.03707. Dengan kenaikan itu, UMP Jateng 2026 naik menjadi Rp 2.327.386,07 dari sebelumnya, Rp 2.169.349,00 pada 2025.

Pengumuman ini dilakukan bersamaan dengan penetapan UMSP, UMK dan UMSK 2026 seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, penetapan UMP itu dilakukan sesuai formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Adapun pada nilai alfa, Ahmad Luthfi menggunakan angkat tertinggi dalam beleid tersebut yakni, 0,9.

”Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas,” tegas Luthfi.

Ahmad Luthfi juga menetapkan UMSP Jateng 2026 pada 11 sektor industri, yakni industri tepung terigu, industri gula pasir, industri alas kaki, industri kosmetik, hingga industri produk farmasi untuk manusia.

Besaran UMSP ini bahkan ditetapkan lebih tinggi dari UMP, sesuai karakteristik dan kemampuan sektor terkait.

Ahmad Luhtfi menegaskan, penetapan UMP ini merupakan bagian dari program strategis nasional. Dalam penetapannya, maka pemerintah daerah wajib berpedoman pada kebijakan pengupahan dari pemerintah pusat.

Tujuannya, memberikan perlindungan bagi pekerja, dan memberi kepastian hukum bagi dunia usaha.

Mulai Berlaku... 

Upah minimum ini, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun, agar mereka memperoleh penghasilan yang layak, sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Sementara, pekerja dengan masa kerja setahun atau lebih, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah.

Kebijakan itu disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain masa kerja, kompetensi, jabatan, serta kinerja.

”Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan,” kata Luthfi.

Dia menambahkan, penetapan UMP dan UMK ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sekaligus menjaga kondusivitas wilayah dan iklim investasi di Jawa Tengah.

”Harapan kita, kesejahteraan dan pendapatan buruh meningkat, wilayah tetap kondusif, dan investasi di Jawa Tengah semakin berkembang,” ujarnya.

Selain kebijakan pengupahan, Pemprov juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, di antaranya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Koperasi Buruh, penguatan akses transportasi pekerja, penyediaan daycare di lingkungan perusahaan, serta dukungan program perumahan buruh yang terjangkau.

”Kami juga menyiapkan kebijakan pendukung, mulai dari koperasi buruh, transportasi, daycare, sampai perumahan buruh, supaya kebutuhan hidup buruh bisa lebih terjangkau dan efisien,” tandas Luthfi.