Dana TKD Dipangkas, Pemkab Banjarnegara Tetap Tancap Gas

Murianews, Banjarnegara – Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah memastikan akan tetap menancap gas dalam melakukan pembangunan. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan menjadi tantangan tersendiri.

Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana mengatakan, 2026 menjadi tahun penuh tantangan bagi keuangan daerah. Itu seiring adanya pengurangan signifikan Dana TKD dari pemerintah pusat.

Secara nasional, alokasi transfer yang pada 2025 mencapai Rp669 triliun, turun menjadi Rp559 triliun pada 2026. Sementara untuk Kabupaten Banjarnegara, potensi pengurangan anggaran mencapai Rp168 miliar.

Dalam rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di pringgitan rumah dinas bupati, ia menginstruksikan agar pelaksanaan APBD 2026 dilakukan dengan efisiensi, kecepatan, dan ketepatan sasaran.

”Kita harus lebih efisien. Ketergantungan kita terhadap pusat masih tinggi, sementara anggaran berkurang. Saya minta setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Bupati, seperti dikutip dari Serayunews.com, Sabtu (3/1/2026).

Salah satu instruksi paling tegas dalam rapat koordinasi itu adalah perubahan pola kerja birokrasi. Ia menargetkan agar seluruh proyek strategis dan pekerjaan besar rampung dalam 9 bulan pertama tahun anggaran.

”Saya tidak mau lagi melihat BPKAD ‘mengemis’ penyerapan di akhir tahun. Proyek besar harus mulai lelang di awal tahun, terutama di Dinas PUPR, Pendidikan, dan Kesehatan. Jadi, bulan ke-10 hingga ke-12 kita hanya tinggal mengerjakan rutinitas,” tegasnya.

Target itu dicanangkan agar tak terjadi penumpukan proyek fisik di akhir tahun. Sebab, pada waktu itu kerap mengalami kendala musim hujan dan berisiko menurunkan kualitas bangunan.

Pemerataan Pembangunan... 

Selain itu, ia juga menyoroti pemerataan pembangunan desa. Amalia menginstruksikan agar OPD tak hanya fokus pada desa-desa tertentu secara berulang.

Ia memerintahkan agar ada pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial. Dengan begitu, pembangunan tersebut dapat dirasakan seluruh masyarakat Banjarnegara.

Bupati juga memberikan penekanan pada sejumlah OPD, seperti Camat dan BPBD yang diminta standby menghadapi potensi bencana, khususnya longsor saat musim hujan.

Kemudian, Dinas Kominfo diminta lebih agresif mempromosikan potensi daerah, dan Satpol PP diminta meningkatkan patroli malam untuk menekan kriminalitas dan pergaulan bebas di kalangan remaja.

Dengan dimulainya start kerja sejak awal Januari 2026, Bupati berharap seluruh jajaran birokrasi bergerak serentak, bekerja lebih terukur, dan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat.

Langkah percepatan APBD ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat ketahanan fiskal Banjarnegara di tengah tekanan anggaran nasional.