Optimalkan Layanan Kesehatan, Pemprov Jateng-BPJS Perkuat Sinergi

Murianews, Semarang – Upaya mengoptimalkan layanan kesehatan pada masyarakat terus dilakukan Pemprov Jateng. Salah satunya yakni dengan memperkuat sinergi bersama BPJS Kesehatan.

Itu terungkap dalam audiensi BPJS Kesehatan dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Jumat (10/4/2026). Pada pertemuan itu, perkembangan, capaian, dan arah kebijakan strategis pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Tengah jadi pembahasan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng dalam penyediaan alokasi pembiayaan bagi kelompok tertentu.

”Kami apresiasi juga di sini untuk iurannya lancar,” ujar dia.

Di kesempatan itu, Sutopo juga menekankan pentingnya keberlanjutan program melalui semangat gotong royong.

Ia menjelaskan, per 1 April 2026 ini, sebanyak 98,81 persen dari total penduduk Jawa Tengah telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Angka itu, telah melampaui target nasional sebesar 98,6 persen.

Hanya, tingkat keaktifan peserta tercatat masih di angka 73,16 persen, di bawah target nasional 80 persen. Untuk itu, perlu Upaya-upaya untuk mendorong tingkat keaktifannya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, layanan dasar kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karenanya, prioritas anggaran daerah harus diarahkan pada program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

”Terutama program-program strategis, prioritasnya kepada layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.

Di kesempatan itu, Luthfi juga meminta agar layanan promotif dan preventif kesehatan perlu digalakkan.  Salah satunya melalui program dokter spesialis keliling (Speling) yang digulirkan Pemprov Jateng.

Sementara itu, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma mengatakan, kolaborasi program Speling dengan BPJS Kesehatan juga terus diperkuat untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, dan fasilitas layanan kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, inklusif, dan berkualitas.