Pemkot Semarang Belum Terapkan WFH, Ini Penjelasan Agustina

Murianews, Semarang – Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) belum sepenuhnya dilaksanakan di sejumlah daerah. Salah satunya yakni Pemkot Semarang.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pihaknya memang belum memutuskan kebijakan WFH ASN setiap Jumat.

Sebab, kebijakan dari pemerintah pusat itu masih dalam kajian. Terutama, terkait efektivitas kegiatan serta penghematan energi.

”Saya minta untuk dirapatkan, sekaligus kita minta supaya ada aksi yang spesifik tidak hanya WFH. Intinya adalah dimana pun bekerja, pelayanan di Kota Semarang ini, nomor satu tidak boleh terganggu,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (11/4/2026).

Selain itu, secara kebetulan, ada sejumlah agenda penting di Pemkot Semarang pada hari Jumat (10/4/2026). Yakni kegiatan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polrestabes Semarang.

Meski demikian, Pemkot Semarang justru lebih fokus pada pengurangan anggaran penggunaan BBM bagi jajaran pejabat, salah satunya yakni dengan memangkas anggaran perjalanan dinas.

Langkah itu sendiri masih dalam pengkajian. Ketika sudah selesai, pihaknya segera mengumumkan hasil perhitungan dan skema pengurangan anggaran BBM.

Yang jelas, Agustina memastikan adanya aturan penghematan energi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

”Kalau ASN WFH tapi mobil dinas tetap mendapat suplai BBM, dimana proses penghematannya? Intinya, kita menghemat, dengan mengurangi penggunaan bensin untuk mobil dinas,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B/000.8.3/3/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Jateng.

Surat tertanggal 1 April 2026 itu menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam SE yang dikeluarkan oleh Pemprov Jateng tersebut, di antaranya penerapan kerja dari rumah atau WFH bagi sebagian ASN setiap Jumat.

Kebijakan itu juga sejalan dengan kebijakan penyesuaian kerja ASN di tingkat pusat yang tertuang dalam SE Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut aturan WFH sudah mulai diterapkan di sejumlah kabupaten/kota. Jika masih ada daerah yang belum menerapkan, itu karena masih dalam kajian.

”Tipologi daerah berbeda-beda. Mereka yang tahu karakter masing-masing,” ujar Ahmad Luthfi.