Bantah Terlibat Korupsi MBG, Ketua DPRD Jateng: Saya Tak Kenal Sony

Murianews, Semarang – Ketua DPRD Jateng Sumanto tegas membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi MBG. Ia juga mengaku tak mengenal dan membantah memiliki keterkaitan dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang juga jadi tersangka di kasus tersebut.

”Informasi yang beredar itu sama sekali tidak benar. Soal MBG kan sepenuhnya kewenangan pusat. Saya juga tidak kenal dengan Pak Sony Sanjaya," ujarnya.

Sebelumnya, muncul 26 nama politisi dan pejabat yang dituding masuk dalam pusaran kasus korupsi MBG, yakni soal masalah penentuan titik SPPG di sejumlah daerah.

Nama Ketua DPRD Jateng dan Jatim masuk dalam daftar yang beredar di media sosial serta WhatsApp. Spekulasi itu muncul setelah Sony melalui kuasa hukumnya menyebutkan, siap menjadi justice collaborator dan bakal membuka nama-nama lain yang terlibat.

Sumanto menjelaskan, pelaksanaan program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui lembaga yang ditunjuk. Oleh karenanya, tudingan yang menyasar pada dirinya tak berdasar.

Ia juga terkejut, jabatan Ketua DPRD Jateng turut dikaitkan dalam kasus korupsi MBG yang kini jadi sorotan publik. Sumanto menilai, pencatutan penyebutan jabatannya dalam narasi yang beredar tak berdasar pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumanto mengaku tak pernah berkomunikasi maupun memiliki hubungan kerja dengan Sony Sonjaya. Ia pun menilai tuduhan itu sebatas spekulasi tanpa disertai bukti yang jelas.

Mantan Ketua DPRD Karanganyar itu meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan.

Imbau Masyarakat.... 

Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan pihak-pihak yang namanya dicatut tanpa dasar.

”Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak terlibat dan tidak mengenal yang bersangkutan. Tidak pernah berhubungan atau terlibat dalam urusan dengan kasus tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan DPRD Jateng pada dasarnya memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Sedangkan MBG, merupakan program nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. DPRD provinsi tidak memiliki peran dalam menentukan titik maupun pengelolaan teknis program tersebut.

Lebih lanjut, ia menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang menyeret nama Sony Sonjaya.

”Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Biarkan aparat bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada,” ujarnya.