Murianews, Solo – Kota Surakarta, Jawa Tengah, masuk dalam program Kota dan Kabupaten Percontohan Antikorupsi, yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana komitmen mendukung jalannya pemerintahan yang bersih atau bebas dari korupsi.

”Surakarta mewakili Jateng sebagai calon kota percontohan antikorupsi. Insyaallah, Kota Surakarta, kita berupaya masuk jadi yang terbaik,” tutur Nana Sudjana, saat kegiatan Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Balai Kota Surakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, keterpilihan Surakarta menjadi satu-satunya kota mewakili Jateng, menjadi calon kota percontohan antikorupsi yang diadakan KPK. Sebelumnya, Nana bersama Inspektorat Jateng sudah melakukan langkah-langkah, seperti menentukan tiga calon daerah, yakni Surakarta, Sagen, dan Karanganyar.

Akhirnya, KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Ombudsman menentukan Surakarta. Ia menegaskan, Jateng akan terus berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan antikorupsi.

”Ini terus digelorakan selaras arahan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, bahwa pemerintahan ke depan harus mencegah antikorupsi,” tegasnya.

Menurut Nana, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan tindakan korupsi. Seperti, Jateng membangun wilayah antikorupsi, di antaranya melakukan program keluarga berintegritas melibatkan OPD pemprov dan kabupaten, meningkatkan program sekolah berintegritas melalui siswa, agar mereka mengetahui mengenai budaya dan desa antikorupsi.

”Sampai saat ini, Jateng mengembangkan 372 desa rintisan desa antikorupsi di 29 kabupaten dan kota di Jateng. Dan ke depan akan dikembangkan di kota lain,” cetus Nana.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kimbul Kuswidjanto Sudjadi mengatakan, Surakarta menjadi salah satu calon kota percontohan antikorupsi bersama wilayah lain.

Dalam program yang dibentuk pada 2024 ini, memang ada empat wilayah, yakni Kota Surakarta (Jateng), Payakumbuh (Sumatra Barat), Kabupaten Badung (Bali), dan Kulonprogo (Daerah Istimewa Yogyakarta/ DIY).

“Dalam rangka membentuk kabupaten dan kota percontohan antikorupsi itu, ada tiga tahapan yang dilakukan, yaitu observasi, wilayah mana yang akan kita jadikan percontohan. Setelah kita lakukan keempat daerah, kita lakukan bintek dengan melibatkan Kementerian terkait. Seperti, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, Ombudsman, dan BPKP,” jelas Kimbul di lokasi.