Jalan Tol Ruas Bawen-Yogyakarta Seksi 1 dan 6 Bakal Beroperasi 2026

Murianews, Semarang – Jalan tol ruas Bawen-Yogyakarta untuk seksi 1 Sleman-Banyurejo dan Saksi 6 Bawen-Ambarawa direncanakan mulai beroperasi pada 2026.

Saat ini, proses pengerjaan masih terus berjalan dan diproyeksikan bisa selesai pada Desember 2025.

Keberadaan jalur tol Bawen-Yogyakarta dinilai sangat krusial untuk konektivitas dan pengembangan ekonomi dan wisata. Baik di wilayah Jawa Tengah maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.

”Jalan tol ini sangat krusial sekali. Ini sangat menguntungkan sekali bagi Jawa Tengah, khususnya bagi distribusi barang maupun orang. Diharapkan dapat menumbuhkembangkan perekonomian baru dan wisata di wilayah kita,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta, tepatnya di seksi 6 Bawen-Ambarawa, Jumat (25/7/2025).

Luthfi menjelaskan, peran Pemprov Jateng dalam proyek tol Bawen-Yogyakarta tersebut terkait dengan penentuan lokasi (penlok). Setelah penlok selesai, maka dilakukan verifikasi untuk pelaksanaan kegiatan.

”Konektivitas ini yang kami tunggu-tunggu. Khususnya untuk meningkatkan perekonomian wilayah mulai Jawa Timur bisa, Yogyakarta bisa, kemudian dari Jawa Barat, sehingga terkoneksi dengan wilayah kita,” jelasnya.

Secara umum, tol Bawen-Yogyakarta memiliki panjang 75,12 km dengan total biaya investasi sekitar Rp14,26 triliun. Jalan tol ini akan memiliki lima interchange yaitu Ambarawa, Temanggung, Magelang, Borobudur, dan Banyurejo.

Ruas tol tersebut juga menjadi bagian dari jaringan jalan Jogja-Solo-Semarang (Joglosemar).

Melibatkan UMKM Setempat... 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae mengatakan, kunjungannya untuk melihat langsung progres pembangunan tol Bawen-Yogyakarta.

Menurut dia, membangun infrastruktur jalan tol bukan hanya melayani infrastruktur jalan semata tetapi bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

”Ada tiga hal pokok yang harus dilakukan, yaitu pemenuhan standar pelayanan minimum, perhatikan hak-hak masyarakat yang ada, kemudian ketersediaan rest area dengan melibatkan UMKM setempat,” kata Ridwan.