Untuk memastikan akuntabilitas proyek pembangunan, pengawasan bisa dilakukan melalui forum warga atau audiensi dengan DPRD. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan jika ada proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi.
Murianews, Semarang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan bahwasannya partisipasi aktif masyarakat adalah faktor krusial dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa.
Kurangnya dukungan dari warga justru menjadi hambatan utama dalam berbagai proyek pembangunan.
Sumanto mendorong masyarakat untuk menyalurkan aspirasi pembangunan melalui berbagai jalur resmi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini, warga bisa menyampaikan usulan pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota.
Selain itu, kesempatan untuk menyuarakan gagasan juga terbuka lebar saat forum reses atau serap aspirasi anggota dewan.
”Banyak program pembangunan yang diberikan pemerintah lewat dana bantuan dan proyeknya. Apabila dikelola dengan baik, harapannya masyarakat akan ikut serta memelihara dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut,” ujar politisi PDIP tersebut belum lama ini.
Lebih lanjut, Sumanto meminta masyarakat untuk turut mendukung kebijakan dan program pembangunan desa yang telah dicanangkan oleh pemerintah, baik dari pusat, daerah, maupun desa.
Berbagai program tersebut mencakup penyediaan air bersih, sarana kesehatan, infrastruktur pertanian, hingga program listrik masuk desa.
Selain menyampaikan usulan, Sumanto juga menekankan pentingnya sumbangan pemikiran maupun tenaga dari masyarakat. Ia menilai warga desa memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan desanya.
”Suatu desa akan menjadi lebih maju kalau mendapatkan dukungan penuh dan masyarakatnya terlibat aktif dalam pembangunan,” tambahnya.
Gotong royong...
Bentuk partisipasi nyata masyarakat juga bisa terlihat dari semangat gotong royong dalam membangun atau memperbaiki fasilitas umum. Sumanto mengapresiasi inisiatif warga desa yang bahu-membahu membangun pos ronda, jembatan, hingga irigasi sawah.
Untuk memastikan akuntabilitas proyek pembangunan, pengawasan bisa dilakukan melalui forum warga atau audiensi dengan DPRD. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan jika ada proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi.
