Jaga Ketahanan Pangan, Jateng Ingin Jadi Penumpu Pangan Nasional
Supriyadi
Jumat, 7 Juni 2024 15:46:00
Murianews, Semarang – Pemprov Jawa Tengah (Jateng) bertekad untuk turut andil dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Salah satunya dengan menjadi provinsi yang menjadi penumpu pangan dan industri nasional.
Tak tanggung-tanggung, tekad tersebut bahkan dijadikan poin dalam penentuan arah pembangunan Pemprov Jateng saat penyusuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang saat ini masih digodok di DPRD.
”Arah pembangunan daerah (Jateng) ke depan adalah menjadikan Provinsi Jateng sebagai penumpu pangan dan industri nasional,” katanya.
Ia menjelaskan, penyusunan RPJPD 2025-2045 ini juga sebagai wujud nyata dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Jateng 20 tahun ke depan.
Visi tersebut, lanjutnya, juga diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), yaitu negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan menyongsog Indonesia Emas 2045.
”Dalam penyusunan regulasi itu, Pemprov Jateng juga masih memperhatikan isu-isu stretagis dan keberlanjutan dari RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan. Termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” jelasnya.
Menurut Nana, selain sebagai penumpu ketahanan pangan dan industri, RPJPD Provinsi Jawa Tengah akan lebih mengedepankan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
”Selama Musrenbang kemarin masih banyak masukan tentang infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Juga ketahanan pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno menambahkan, Pemprov dan DPRD Jateng sepakat merampungkan pembahasan sebelum Oktober 2024.
”Kami sepakat untuk menyelesaikan Raperda RPJPD Provinsi Jateng 2025-2045 sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD 2019-2024,” ujarnya.
DitambahkanSumarno, percepatan penetapan Raperda RPJPD sangat penting, karena akan digunakan sebagai pedoman pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan RPJPD kabupaten/kota.
