Endang menjelaskan indikator-indikator strategis yang dihasilkan BPS, seperti data inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan, merupakan hasil potret kondisi riil di lapangan.
Data ini dirilis secara berkala setiap bulan dan dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Oleh karena itu, Endang menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia mengakui BPS tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan sinergi dengan dinas serta instansi terkait, sebagaimana yang juga diinginkan oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
Murianews, Semarang – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, menekankan peran vital indikator strategis yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Khususnya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan perekonomian di provinsi ini.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, di kantornya, Rabu (14/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Luthfi menyatakan harapannya agar BPS terus memberikan masukan dan evaluasi konstruktif demi kemajuan pembangunan di Jawa Tengah.
”Peran BPS sangat kita harapkan untuk mendukung perekonomian kita. Indikator (strategis) tadi akan kita laksanakan,” ujar Luthfi.
Ia juga menjelaskan roadmap pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 telah difokuskan pada sektor ketahanan pangan.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan akan diterapkan di seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Menanggapi hal itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menyatakan komitmen pihaknya untuk mendukung Gubernur Ahmad Luthfi dalam mencapai target pembangunan daerah dan meningkatkan perekonomian.
Dukungan ini, menurutnya, tidak lepas dari ketersediaan data sektoral yang dikumpulkan oleh berbagai dinas dan instansi terkait.
BPS Pastikan Data Sesuai Lapangan...
Endang menjelaskan indikator-indikator strategis yang dihasilkan BPS, seperti data inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan, merupakan hasil potret kondisi riil di lapangan.
Data ini dirilis secara berkala setiap bulan dan dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
”Jadi sekali lagi, visi-misi gubernur itu ter-deliver juga ke masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Targetnya kan tentu saja data. Data yang dikumpulkan itu bisa berasal dari BPS, bisa juga dari data sektoral,” papar Endang.
Oleh karena itu, Endang menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi antara BPS dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia mengakui BPS tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan sinergi dengan dinas serta instansi terkait, sebagaimana yang juga diinginkan oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
”Kita memberikan insight dari data yang kita hasilkan, sehingga pencapaian target OPD terkait itu bisa klop,” terangnya. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang diambil berbasis data yang akurat dan relevan.
