Data dari Pemprov Jateng, hingga 19 September 2025 penyaluran rumah dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) baru mencapai 15.414 unit.
Angka ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Semarang, Kamis (25/9/2025) kemarin.
”Program pemerintah 3 juta rumah harus kita akselerasi di Jawa Tengah. Kebutuhan backlog di wilayah kita masih kekurangan hampir 1.357.000 rumah,” ungkapnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri para kepala daerah, perwakilan perbankan, dan pengembang, terungkap sejumlah kendala yang memperlambat pembangunan perumahan.
Lambannya proses perizinan dan ketersediaan sarana prasarana dasar seperti air bersih dari PDAM dan listrik dari PLN menjadi isu krusial yang harus segera diatasi.
Gubernur Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memecahkan masalah ini. Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan surat edaran gubernur kepada bupati, wali kota, dan pengembang.
Murianews, Semarang – Provinsi Jawa Tengah masih membutuhkan 1.357 unit rumah untuk menggenjot program pembangunan tiga juta rumah subsidi secara nasional.
Data dari Pemprov Jateng, hingga 19 September 2025 penyaluran rumah dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) baru mencapai 15.414 unit.
Angka ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang digelar di Semarang, Kamis (25/9/2025) kemarin.
Gubernur Luthfi menegaskan bahwa percepatan program perumahan bukan sekadar target, melainkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
”Program pemerintah 3 juta rumah harus kita akselerasi di Jawa Tengah. Kebutuhan backlog di wilayah kita masih kekurangan hampir 1.357.000 rumah,” ungkapnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri para kepala daerah, perwakilan perbankan, dan pengembang, terungkap sejumlah kendala yang memperlambat pembangunan perumahan.
Lambannya proses perizinan dan ketersediaan sarana prasarana dasar seperti air bersih dari PDAM dan listrik dari PLN menjadi isu krusial yang harus segera diatasi.
Gubernur Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memecahkan masalah ini. Hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan surat edaran gubernur kepada bupati, wali kota, dan pengembang.
Solusi Masyarakat...
”Salah satu poin penting dalam edaran tersebut adalah pemangkasan waktu perizinan menjadi maksimal 10 hari kerja, termasuk proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN),” terangnya
Ia pun berharap program FLPP hadir sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.
Melalui skema ini, masyarakat dapat menikmati kemudahan seperti uang muka (down payment) ringan, pembebasan biaya premi asuransi, dan cicilan yang terjangkau.
Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menambahkan bahwa pihaknya memberikan kemudahan uang muka mulai dari 1%.
Bahkan, cicilan bulanan bisa dimulai dari Rp 1 juta dengan bantuan subsidi uang muka sebesar Rp 4 juta. Skema ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat penyerapan program.
