Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Pemprov Jateng menerima penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam membina kabupaten/kota peduli HAM. Penghargaan dari Kemenkumham itu diserahkan dalam peringatan Hari HAM se-dunia ke 75.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyerahkan langsung penghargaan itu pada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (10/12/2023) malam.
Raihan ini dinilai Istimewa, sebab Jateng menjadi provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak berpredikat peduli HAM. Dari 35 kabupaten/kota, ada 34 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kepedulian terhadap HAM.
Banyaknya daerah yang sudah berpredikat peduli HAM menjadi salah satu indikator Pemprov Jateng meraih penghargaan dari Kemenkum HAM tersebut.
Penilaian juga berdasarkan pemenuhan sejumlah aspek, mulai hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial budaya. Selain Pemprov Jateng, Pemkab Purworejo dan Kanwil Kemenkum HAM Jateng juga menerima penghargaan serupa.
”Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana usai menerima penghargaan.
Nana mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.
”Ke depan, kita harapkan agar masyarakat khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM,” harapnya.
Sementara itu, Menkum HAM Yasonna H Laoly mengatakan, kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tugas bagi setiap orang.
”Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, untuk hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” kata Yasonna.
