Ia pun mendorong pemerintah memberikan insentif agar peternakan bisa menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan.
Menurutnya, dari hasil data yang dimilikinya, potensi peternakan di Jateng masih tinggi. Posisinya berada di bawah Jawa Timur.
Terlebih tak banyak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang membuka jurusan peternakan maupun pertanian.
Selain itu, banyak lulusan fakultas peternakan maupun pertanian yang tak mau menekuni bidang sesuai jurusan yang didalaminya itu.
”Mereka lebih senang menjadi pegawai negeri, atau bekerja di perusahaan karena gajinya minimal UMR,” kata Sumanto, belum lama ini.
Murianews, Semarang – Ketua DPRD Jateng Sumanto menyoroti minat masyarakat pada peternakan semakin menurun. Tak banyak anak muda dan lulusan sarjana mau beternak.
Ia pun mendorong pemerintah memberikan insentif agar peternakan bisa menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan.
Menurutnya, dari hasil data yang dimilikinya, potensi peternakan di Jateng masih tinggi. Posisinya berada di bawah Jawa Timur.
Melihat data itu, Sumanto menyebut, sektor peternakan masih perlu diperhatikan. Salah satunya yakni dengan menumbuhkan minat masyarakat pada peternakan.
Terlebih tak banyak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang membuka jurusan peternakan maupun pertanian.
Selain itu, banyak lulusan fakultas peternakan maupun pertanian yang tak mau menekuni bidang sesuai jurusan yang didalaminya itu.
”Mereka lebih senang menjadi pegawai negeri, atau bekerja di perusahaan karena gajinya minimal UMR,” kata Sumanto, belum lama ini.
Kondisi tersebut membuat potensi peternakan semakin menurun. Ia pun menyebut, masyarakat kini semakin mengikuti sistem kapitalisme.
Pemberian Insentif...
Dari kondisi itu, ia mendorong adanya pemberian insentif pada para peternak. Sumanto melanjutkan, peternak harus menghasilkan pendapatan yang cukup sehingga setimpal dengan modal yang dikeluarkan.
”Minimal penghasilannya setara UMR-lah sehingga para peternak ini cucuk,” ungkapnya.
Menurutnya, potensi besar sektor pertanian dan peternakan di Jawa Tengah mampu menopang visi-misi Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kurangnya peran pemerintah dalam penanganan PMK tahap kedua beberapa waktu lalu. Wabah PMK yang melanda belum lama ini dinilai jauh lebih ganas dibanding sebelumnya.
Sejumlah peternak mengeluhkan minimnya respons dan dukungan dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk dalam hal pengadaan anggaran vaksin. Akibatnya, banyak sapi yang tidak tertolong dan mati.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, Ignatius Haryanta Nugraha mengatakan pihaknya siap menjamin kualitas ternak sebelum dipasarkan kepada masyarakat.
”Kita juga melakukan pendampingan kepada peternak agar mereka bisa menerapkan prinsip good breeding practice, sehingga ternak yang di hasilkan betul-betul layak untuk di kembangkan sebagai ternak bibit yang ada di Jawa tengah,” ungkapnya.
