Menurutnya, persepsi atas capaian program itu masih dominan memilih kategori ”dalam proses” dan bukan ”tercapai”.
”Memang 100 hari merupakan waktu yang singkat untuk mengukur kinerja. Akan tetapi, kita harus punya tolok ukur ke depan agar kebijakan terukur dan terarah. Nah, persepsi publik sangat penting,” katanya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng Siti Farida mengatakan sektor pendidikan era Luthfi-Yasin mendapat perhatian besar. Itu terlihat dari layanan aduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
”Tadi memang ada PR, bahwa tata kelola birokrasi pendidikan makin baik. Indikatornya sederhana, aduan yang paling banyak kami terima itu di pendidikan, tetapi semua itu selesai dalam jangka cepat,” jelasnya.
Selain itu, bidang kesehatan juga mendapatkan perhatian. Respons atas penyelesaian aduan di bidang tersebut cukup baik dan tuntas.
Murianews, Semarang – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng merilis hasil survey 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Ketua Bidang Studi dan Advokasi Publik LHKP PWM Jateng Dr Cahyo Seftyono mengatakan sebanyak 60 responden menilai 11 program prioritas Luthfi-Yasin masih on progres.
Hanya sebanyak 20 persen dari responden yang menilai 11 program prioritas Luthfi-Yasin sudah tercapai. Sedangkan sisanya dinilai belum ada progresm
Dalam survei yang dilakukan juga menunjukkan Tingkat pengetahuan publik para program-program prioritas Gubernur Jateng cukup tinggi, namun belum merata.
Ia menyebut, pendidikan berkualitas dan merata menjadi program yang paling banyak diketahui, yakni sebesar 74, persen. Kemudian diikuti program moderasi beragama dan wawasan kebangsaan sebanyak 70,5 persen.
Namun, ada dua program yang tingkat pemahaman public masih di bawah 50 persen, seperti pesantren obah (48,2 persen) dan taruna karya mandiri atau kartu zilenial (44,2 persen).
Cahyo menjelaskan, survei ini dilakukan secara daring dengan melibatkan 529 responden yang terdiri 73,5 persen laki-laki dan 26,5 persen perempuan. Responden memiliki rentang usia mulai dari 17 tahun hingga 65 tahun.
”Survei ditujukan untuk meningkatkan engagement publik atas kerja Gubernur dan Wagub Jateng,” katanya di Kantor PWM Jateng, seperti dikutip dari Antara, Rabu (4/6/2025).
Tolok Ukur...
Menurutnya, persepsi atas capaian program itu masih dominan memilih kategori ”dalam proses” dan bukan ”tercapai”.
”Memang 100 hari merupakan waktu yang singkat untuk mengukur kinerja. Akan tetapi, kita harus punya tolok ukur ke depan agar kebijakan terukur dan terarah. Nah, persepsi publik sangat penting,” katanya.
Cahyo memandang, Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng perlu akselerasi serta intervensi nyata pada program prioritas, terutama yang memiliki capaian rendah.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng Siti Farida mengatakan sektor pendidikan era Luthfi-Yasin mendapat perhatian besar. Itu terlihat dari layanan aduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
”Tadi memang ada PR, bahwa tata kelola birokrasi pendidikan makin baik. Indikatornya sederhana, aduan yang paling banyak kami terima itu di pendidikan, tetapi semua itu selesai dalam jangka cepat,” jelasnya.
Selain itu, bidang kesehatan juga mendapatkan perhatian. Respons atas penyelesaian aduan di bidang tersebut cukup baik dan tuntas.
