TKD Dipangkas, DPRD Jateng Dorong Pemprov Kreatif Gali PAD

Murianews, Solo – Penurunan penerimaan dana transfer dari pusat ke daerah (TKD) memengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), Pemprov Jateng. Upaya-upaya mandiri dan kreatif untuk menggali PAD pun terus didorong.

Dalam Rakor Pendapatan Tahun 2027 di Solo, Selasa (7/8/2026), Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov Jateng segera menyikapi penurunan TKD tersebut secara kreatif.

Diketahui, penurunan TKD yang diterima Jawa Tengah mencapai Rp 1,522 triliun pada 2026 ini. Menurutnya, penurunan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

”Aturan ini telah memicu penurunan dana transfer pusat ke Jawa Tengah sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026. Kondisi ini memaksa kita untuk lebih mandiri dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah,” katanya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta Pemprov Jateng menyikapi dinamika pada sektor otomotif. Di mana, terdapat tren penurunan penjualan kendaraan bermotor serta pergeseran dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

”Kondisi ini secara langsung menekan penerimaan PKB dan BBNKB. Pada tahun 2025 saja, pajak daerah Jateng terkontraksi sekitar 19,5 persen,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga mendorong agar target pendapatan 2027 dapat dievaluasi secara realistis namun tetap optimis.

Beberapa OPD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan tak sekadar menyodorkan angka, namun juga strategi konkret terkait intensifikasi tunggakan pojak.

”Bagaimana mengurai tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang nominalnya masih sangat besar agar tidak menjadi piutang macet yang persisten,” kata Sumanto.

Ketua DPRD Jateng Sumanto dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat menghadiri Rapat Koordinasi Pendapatan Tahun 2027 di Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/4/2026). (Murianews/Humas DPRD Jateng)

Di kesempatan itu, Sumanto juga mengapresiasi pendapatan retribusi daerah yang mencapai 123,05 persen pada 2025. Tren positif itu harus dipertahankan melalui peningkatan kualitas layanan baik BLUD dan objek jasa usaha lainnya.

”Kontribusi dividen harus tetap dijaga keseimbangannya antara setoran PAD dan kebutuhan penyertaan modal untuk penguatan usaha,” ungkapnya.

Ia berharap agenda rakor tersebut dapat menghasilkan kesepakatan target yang reliablel. Salah satunya, memastikan keberlanjutan fiskal agar program prioritas pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur tetap berjalan.