Lima OPD Jateng Disemprot BPK RI, Ini Daftar Dosa-dosanya

Murianews, Semarang – Untuk ke-15 kalinya, Pemprov Jateng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara beruntun atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kendati begitu, BPK RI tetap memberi teguran keras pada Pemprov Jateng.

Peringatan itu diberikan pada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng atas sejumlah pelanggaran keuangan. Kelima OPD tersebut meliputi, Dishub, DPUPR, Disdik, RSUD dr Moewardi Surakarta, dan RSUD dr Adhyatma Tugu Semarang.

Teguran itu disampaikan Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat saat rapat penyerahan LHP BPK RI ke Pemprov Jateng di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Senin (8/6/2026).

”Pemprov Jateng harus melakukan sejumlah perbaikan dalam hal masih adanya kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, seperti dikutip dari TribunJateng.

Widhi kemudian merinci ’dosa-dosa’ dari OPD tersebut. Pada Dishub Jateng, BPK RI menyoroti adaya masalah dalam pembayaran Bantuan Operasional Kendaraan (BOK) BRT Trans Jateng yang dinilai belum sesuai kondisi senyatanya.

Dampaknya, masih ada kelebihan pembayaran atas bantuan operasional kendaraan BRT Trans Jateng tersebut.

Kemudian, pada empat OPD lainnya yakni, DPUPR, Disdik, RSUD dr Moewardi Surakarta, dan RSUD dr Adhyatma Tugu, BPK RI menyoroti adanya masalah dalam belanja modal gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan.

Keempatnya dinilai belum menjalankan proyek sesuai kontrak, sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan kepada penyedia jasa.

Janji Luthfi... 

BPK RI pun merekomendasikan agar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi segera menginstruksikan Kepala Dishub untuk memproses nilai kelebihan pembayaran BOK BRT Transjateng dan menyetorkan ke kas daerah.

Ahmad Luthfi juga diminta menginstruksikan Kepala DPUPR, Disdik, Direktur RSUD dr Moewardi, dan RSUD dr Adhyatma Tugu untuk segera memproses sisa kelebihan pembayaran serta kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kasda atau kas BLUD.

Menanggapi itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi akan segera menindaklanjuti teguran dari BPK RI tersebut selama waktu dua bulan atau 60 hari.

”Artinya, kalau saya perintahkan secepat-cepatnya dan secara sesingkat-singkatnya. Kalau perlu nanti malam harus segera dikerjakan,” terangnya.