Ada 22 SPPG di Pekalongan yang Sudah Kantongi Izin SLHS

Murianews, Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan memastikan 22 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dengan sertifikat ini, puluhan dapur tersebut dinyatakan memenuhi syarat keamanan pangan dan resmi diizinkan beroperasi.

Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional yang memperketat standar operasional dapur gizi di seluruh daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Puji Winarti, menjelaskan, aturan saat ini jauh lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Jika dulu dapur boleh beroperasi sambil mengurus administrasi, kini sertifikat kesehatan menjadi syarat mati sebelum kompor dinyalakan.

”Sekarang SLHS adalah syarat mutlak. Tanpa sertifikat ini, dapur SPPG dilarang beroperasi untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat,” tegas Puji di Pekalongan, Kamis (8/1/2026).

Sertifikat SLHS, sambungnya, bukan sekadar dokumen administratif. Puji merinci bahwa sertifikasi ini mencakup pemeriksaan mendalam terhadap kelayakan bangunan serta standarisasi peralatan memasak yang wajib berbahan food grade.

Aspek manusia dan bahan baku juga tidak luput dari penilaian.

Harus sesuai standar... 

”Semua peralatan harus sesuai standar keamanan pangan. Selain itu, petugas penjamah makanan harus dalam kondisi sehat dan bahan baku yang digunakan wajib terjamin keamanannya,” tambahnya.

Meski 22 dapur sudah dinyatakan layak, Dinkes Pekalongan tetap akan melakukan pengawasan berkala.

Sanitarian Muda Maysaroh Puji menekankan jika sertifikat saja tidak cukup jika penerapan di lapangan tidak konsisten.

”Kami akan terus melakukan evaluasi rutin. Risiko keamanan pangan tetap ada jika higiene sanitasi tidak dijaga secara disiplin setiap hari,” jelasnya.

Saat ini, masih terdapat enam dapur SPPG lainnya di Kota Pekalongan yang tengah dalam proses pemenuhan persyaratan. Dinkes meminta keenam pengelola tersebut untuk bersabar dan tidak memulai operasional sebelum seluruh dokumen resmi diterbitkan.