Ombudsman Soroti Pemecatan Vokalis Sukatani dari Tempatnya Mengajar

Murianews, Semarang – Vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel yang berprofesi sebagai guru dikabarkan dipecat oleh sekolah swasta tempatnya mengajar.

Pemecatan vokalis band Sukatani tak ayal mengundang reaksi dari banyak pihak. Pasalnya, band Sukatani saat ini memang sedang jadi perhatian menyusul viralnya lagu mereka yang berjudul ”Bayar Bayar Bayar”.

Pemecatan vokalis band Sukatani ini juga mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah (Jateng). Ombudsman Jateng menyoroti adanya dugaan maladministrasi terkait pemecatan Novi Citra Indriyati.

”Ombudsman dalam hal ini sebagai salah satu tugas, kewenangan kami adalah melakukan pencegahan mal-administrasi,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng Siti Farida, di Semarang, Senin (24/2/2025), dilansir dari Antara.

Pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara.

Dari Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, kata dia, sudah sangat responsif meminta keterangan sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, dihadiri pula oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan wakil dari kementerian.

”Artinya apa? Masalah ini sudah mendapatkan atensi dan juga sudah ada upaya-upaya solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Kami juga terinformasi bahwa keputusan (pemecatan) ini belum final dari sekolah dasar tersebut yang kebetulan swasta,” katanya.

Untuk sekolah swasta, diakuinya, Ombudsman tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana sekolah negeri, tetapi berada di bawah kewenangan dinas terkait.

Adanya Dugaan Maladministrasi... 

”Tadi dikonfirmasi dan diinformasikan kepada kami bahwa Saudari Novi itu masih diberikan kesempatan untuk melakukan penjelasan kembali atau mungkin banding untuk melanjutkan kembali sebagai guru,” katanya.

Karena itu Farida berencana berkoordinasi kembali dengan Disdikpora Kabupaten Banyumas dan sekolah terkait terkait adanya dugaan mal-administrasi dalam kasus tersebut.

Ia menjelaskan sebenarnya sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemberian sanksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.