Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.
”Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain kemiskinan, Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi.
”Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya.
Murianews, Banyumas – Gubernur Jateng Ahmad Luhtif terus mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Menurutnya semua harus terlibat dalam upaya tersebut.
Itu disampaikan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11/2025). Hadir di acara itu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Di kesempatan itu, Ahmad Luthfi menyinggung saat melakukan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pati dalam. Dalam upaya itu, pihaknya menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu.
Ia menegaskan, dalam percepatan pengentasan kemikinan maupun ketahanan pangan, Pemprov Jateng tak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, ia menekankan perlunya sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI.
”Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.
Luthfi kemudian memaparkan bagaimana Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem.
Saat itu, ia melanjutkan, Pemkab Pati memberikan dana operasional Rp 300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Kemudian ditambah Rp 200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp 500 ribu per bulan. Dukungan itu guna memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan.
Selain itu...
Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp 250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.
Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan dengan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH). Dari total 17 ribu RTLH se-Jateng yang mendapatkan bantuan perbaikan, Khusus Pati mendapatkan alokasi 995 unit.
Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
”Tiga pilar, yakni Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Luthfi.
Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.
Berdampak Nyata...
Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.
”Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain kemiskinan, Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi.
”Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya.
