Ia mengungkapkan, timbunan sampah di Jateng saat ini mencapai hampir 6,4 juta ton per tahun. Namun, baru sekitar 30 persen yang terkelola, sementara sisanya belum tertangani maksimal.
Ahmad Luthfi berharap, kesepakatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini, menjadi salah satu langkah penting dalam peta jalan penanganan sampah di Jawa Tengah.
Langkah konkret dan keseriusan Gubernur Jateng dalam menangani sampah di Jawa Tengah itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Ia menyampaikan upaya yang dilakukan itu sejalan dengan langkah pemerintah pusat dalam pengurangan praktik open dumping atau pembuangan sampah di tanah terbuka di daerah.
”Melalui kepemimpinan Bapak Gubernur, harapan kami tahun 2026 akan terjadi lonjakan tingkat pengelolaan sampahnya,” ucapnya.
Menurutnya, langkah itu penting untuk menjawab persoalan sampah di kawasan perkotaan dengan timbulan tinggi. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini merupakan langkah fundamental untuk mengakhiri persoalan pengelolaan sampah secara nasional.
Untuk wilayah seperti Semarang Raya, pendekatan berbasis teknologi tinggi dinilai menjadi pilihan yang efektif, karena volume sampah yang besar tidak lagi memadai ditangani dengan pola konvensional.
Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pengelolaan sampah menjadi energi. Terbaru, pengelolaan sampah di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal akan dijadikan energi listrik.
Kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan MoU Penyelenggaraan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik antara Pemprov Jateng dengan Pemkot Semarang dan Pemkab Kendal di Kantor Gubernur Jateng, Sabtu (28/3/2026).
Hadir di kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari.
Dalam agenda itu, Ahmad Luthfi menegaskan, kesepakatan bersama itu merupakan bagian upaya percepatan penanganan sampah di Jawa Tengah. Hal ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo yang menargetkan persoalan sampah tuntas pada 2029.
”Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Satgas Sampah untuk menjabarkan perintah Bapak Presiden sesuai RPJMN, bahwa pada 2029 harus zero sampah,” kata Luthfi.
Pemprov Jateng sendiri telah menyusun strategi penanganan sampah berdasarkan skala timbulan sampah di masing-masing wilayah.
Di mana, daerah yang memiliki volume sampah di atas 1.000 ton per hari didorong menggunakan pendekatan regional. Sedangkan, daerah dengan timbulan lebih kecil diarahkan ke pengolahan berbasis refuse derived fuel (RDF).
”Sudah ada tiga kabupaten membentuk RDF, lalu bekerja sama dengan pabrik semen, yaitu Banyumas, Cilacap, dan Magelang. Kemudian enam kabupaten juga kita menuju ke RDF,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, timbunan sampah di Jateng saat ini mencapai hampir 6,4 juta ton per tahun. Namun, baru sekitar 30 persen yang terkelola, sementara sisanya belum tertangani maksimal.
Ahmad Luthfi berharap, kesepakatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini, menjadi salah satu langkah penting dalam peta jalan penanganan sampah di Jawa Tengah.
Langkah konkret dan keseriusan Gubernur Jateng dalam menangani sampah di Jawa Tengah itu mendapatkan apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.
Ia menyampaikan upaya yang dilakukan itu sejalan dengan langkah pemerintah pusat dalam pengurangan praktik open dumping atau pembuangan sampah di tanah terbuka di daerah.
”Melalui kepemimpinan Bapak Gubernur, harapan kami tahun 2026 akan terjadi lonjakan tingkat pengelolaan sampahnya,” ucapnya.
Menurutnya, langkah itu penting untuk menjawab persoalan sampah di kawasan perkotaan dengan timbulan tinggi. Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini merupakan langkah fundamental untuk mengakhiri persoalan pengelolaan sampah secara nasional.
Untuk wilayah seperti Semarang Raya, pendekatan berbasis teknologi tinggi dinilai menjadi pilihan yang efektif, karena volume sampah yang besar tidak lagi memadai ditangani dengan pola konvensional.
Ia menambahkan, pembangunan fasilitas waste to energy di Jateng memerlukan waktu sedikitnya tiga tahun.
Oleh karenanya, selama masa transisi itu, pemerintah daerah tetap harus melakukan berbagai upaya pengurangan dan pengolahan sampah. Tujuannya, agar beban di tempat pemrosesan akhir tidak semakin berat.
Di kesempatan itu, ia juga menyinggung langkah Pemprov Jateng yang mulai mengembangkan RDF di sejumlah daerah. Upaya itu dinilai sebagai bentuk tata kelola yang tidak semata menunggu proyek besar berjalan, melainkan juga menyiapkan solusi bertahap yang bisa segera dioperasikan.
”Bapak Gubernur juga telah mengembangkan pembangunan refuse derived fuel, yaitu sampah menjadi bahan bakar, pada tiga kabupaten dan akan dikembangkan lagi pada enam kabupaten,” kata Hanif.
Ia pun optimistis, dengan kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan dukungan kepala daerah di kabupaten/kota, akan ada lonjakan signifikan dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah pada 2026.
